JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Tersedianya sarana transportasi untuk melayani masyarakat pelosok di provinsi Papua Tengah, satu hal urgen yang patut diperhatikan pemerintah daerah karena pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan pada prinsipnya siap menerima usulan dari daerah sesuai kebutuhan.
Demikian antara lain dikemukakan John NR Gobai, anggota DPR Papua, sembari menyarankan pemerintah provinsi Papua Tengah menyambut kebijakan pemerintah pusat membuka trayek baru, menambah pelabuhan singgah, membangun penambahan panjang lapangan terbang, serta pemberlakuan subsidi penerbangan dan kapal perintis menjangkau daerah terluar dan terjauh.
Kepada suarapapua.com, Selasa (2/7/2024), John mengatakan, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk beserta mobilitasnya apalagi Nabire telah menjadi ibu kota provinsi Papua Tengah, tentunya masalah transportasi menjadi semakin penting untuk diperhatikan terutama kapal perintis dan penerbangan perintis di daerah pelosok.
“Banyaknya masalah transportasi pada saat ini perlu dikendalikan dengan adanya transportasi yang berkelanjutan. Penuhi transportasi laut dan udara harus mendapat perhatian secara berkelanjutan terutama kapal perintis untuk kabupaten Mimika dan Nabire, sementara penerbangan perintis harus diprioritaskan di kabupaten Dogiyai, Paniai, dan Intan Jaya,” kata John.
Dengan arahan Ditjen Perhubungan Laut dan Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, John kemudian berkoordinasi dengan pemerintah provinsi Papua Tengah melalui kepala dinas Perhubungan Washington Lumban Gaol di Nabire, Senin (1/7/2024) kemarin.
“Saya langsung ketemu pak kepala dinas Perhubungan provinsi Papua Tengah agar kami sama-sama mendorong penambahan pelabuhan singgah kapal perintis di kabupaten Mimika dan kabupaten Nabire serta penerbangan perintis di kabupaten Dogiyai, Paniai, dan Intan Jaya,” kata ketua kelompok khusus (Poksus) DPR Papua itu.
Pertemuan tersebut menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Direktur Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI pada 30 April 2024 lalu yang menyarankan perlu adanya tambahan pelabuhan singgah kapal perintis di wilayah provinsi Papua Tengah.
“Pada tanggal 6 Mei 2024, kami juga telah bertemu dengan Dirjen Perhubungan Udara guna mendorong trayek subsidi penerbangan perintis di beberapa titik pada beberapa kabupaten di provinsi Papua Tengah,” jelasnya.
John menyebut hal itu harus dilakukan secara kontinu karena di Tanah Papua ada daerah rawa, sungai, pesisir, kepulauan, dan pegunungan, sementara akses jalan darat belum merata, akses transportasi laut dan sungai belum merata di semua kabupaten/kota.
“Ini sangat penting agar pelayanan kesehatan dimulai dari distrik, guru, tenaga kesehatan, pegawai distrik harus ada dan menetap di semua distrik. Kuncinya transportasi harus tersedia agar tenaganya bisa pergi ke tempat tugas hingga menetap di sana dan bisa ke kota dan mobilisasi barang juga lancar. Intinya, kalau ada sarana transportasi, pelayanan kesehatan dan pendidikan merata sampai ke pelosok,” ujar John.
Oleh karenanya, lanjut anggota DPR Papua utusan daerah pengangkatan (Dapeng) Meepago itu, pemerintah pusat telah membantu dengan subsidi perintis angkutan darat, udara dan laut.
“Karena itu selalu kami sampaikan perlu ada subsidi transportasi juga oleh pemerintah daerah untuk warga kita yang tinggal jauh dari kota. Bukan sekedar kunjungan-kunjungan pemerintah atau dokter dan guru terbang atau terapung, tetapi pemerintah distrik, guru dan tenaga kesehatan yang menetap di distrik,” ujarnya.
Fakta selama ini lantaran keterbatasan sarana transportasi ke distrik-distrik terluar misalnya Sukikai Selatan, Piyaiye, Dipa, Menou di kabupaten Dogiyai, sementara di kabupaten Paniai seperti Duma-Dama, Bogobaida dan Siriwo. Kalau di Intan Jaya seperti Agisiga, Tomosiga, dan di kabupaten Mimika ada distrik terluar seperti distrik Agimuga, Jita, Jila, Potowaiburu, Kokonao, Kapiraya, dan lainnya, imbuh John, membuat pelayanan pendidikan dan kesehatan tidak merata.
“Pemerintah pusat telah membantu dengan subsidi perintis angkutan darat, udara dan laut, karena itu kami selalu sampaikan bahwa perlu ada subsidi transportasi juga oleh pemerintah daerah untuk mereka yang ada jauh dari kota. Ini bukan sebatas kunjungan pemerintah atau dokter dan guru terbang atau terapung, tetapi perlu ada sarana transportasi agar pemerintah distrik, guru dan tenaga kesehatan bisa menetap di tempat tugas,” beber John.
Dikemukakan, dalam rangka menjangkau daerah pelosok, lapangan terbang Duma-Dama di kabupaten Paniai, serta Unito, distrik Sukikai Selatan, Piyaiye di kabupaten Dogiyai, dan sejumlah distrik di kabupaten Intan Jaya perlu ditambah panjangnya kurang lebih 400 meter.
“Sebab pada tahun 2025 tidak akan terbangkan pesawat jenis Pilatus Porter, tetapi dengan pesawat Grand Caravan. Pesawat ini dapat mendarat di lapter minimal 600 meter. Pemda tentu harus membangun atau menambah panjang lapter dan pengerasan atau pengaspalan, membangun dermaga serta jalan ke daerah tertinggal, terpencil, terjauh, terluar, dan perbatasan di provinsi Papua Tengah,” tandasnya.
Diberitakan media ini sebelumnya, John turut andil menghadirkan kapal perintis melayani warga pesisir di kabupaten Nabire. []
