JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Penjabat gubernur Papua Tengah diminta turun tangan untuk memfasilitasi penyelesaian tapal batas antara kabupaten Dogiyai, Mimika dan Deiyai, provinsi Papua Tengah.
“Penjabat gubernur Papua Tengah segera memanggil bupati Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai dan Mimika untuk memfasilitasi dan menyelesaikan persoalan tapas batas wilayah. Sebab hingga saat ini titik koordinat batas wilayah antar kabupaten belum jelas. Para bupati setempat saling klaim mengakibatkan warga setempat konflik antar suku. Warga juga masih bingung dengan keberadaan mereka,” ujar Agustinus Tebai, anggota DPRD kabupaten Dogiyai, Jumat (5/7/2024).
Kondisi fatal hari ini menurutnya terlihat di perbatasan Dogiyai, Deiyai dan Mimika. Apalagi di daerah Kapiraya terdapat potensi kekayaan alam luar biasa, selain kayu, juga emas.
“Situasi yang saat ini terjadi suku Kamoro dan suku Mee saling mengancam. Selain itu, ada dua kampung dari kabupaten Dogiyai masuk di wilayah kabupaten Paniai. Bagian selatan Timika masih belum jelas antara Deiyai, Paniai, Mimika dan Dogiyai,” bebernya.
Agus berharap persoalan tersebut harus segera ditangani agar tidak timbul konflik perebutan wilayah di tapal batas.
“Demi menjaga perdamaian manusia dan kekayaan alam di sekitar batas wilayah, ibu penjabat gubernur Papua Tengah segera memfasilitasi para bupati duduk satu meja bicara bersama cari solusi terbaik,” ujarnya sembari berharap keputusan bijak pemerintah sangat dibutuhkan saat ini demi meminimalisir kemungkinan muncul dampak buruk di tengah penduduk perbatasan.
Senada, Petrus Badokapa, ketua DPRD kabupaten Deiyai, minta campur tangan penjabat gubernur Papua Tengah memanggil tiga kepala daerah untuk duduk bersama bicarakan titik koordinat batas wilayah agar seterusnya tidak saling klaim lagi.
“Terakhir ada di tangan ibu penjabat gubernur untuk mengatasi persoalan tapal batas Kapiraya. Panggil bupati Mimika, penjabat bupati Deiyai dan penjabat bupati Dogiyai. Lembaga legislatif juga wajib terlibat dalam proses penyelesaian. Yang paling penting semua harus dipanggil, dengan jiwa besar datang dan berkumpul untuk sama-sama bicara dari hati ke hati, lalu menghadap Mendagri pastikan titik koordinat supaya persoalannya selesai, masyarakat kita di sana tidak korban,” ujar Badokapa.
Selama belum ada kejelasan tapal batas, ia tegaskan, jangan ada bahasa klaim agar tidak memicu situasi memanas di tengah masyarakat akar rumput baik suku Mee maupun Kamoro yang selama puluhan tahun hidup aman di Wakia dan Kapiraya.
Petrus Badokapa minta polemik ini segera disikapi sekaligus diakhiri agar tidak berbuntut panjang, apalagi di sana sudah masuk perusahaan tambang ilegal. []
