ArsipDukung PM Vanuatu Pidato di Sidang HAM PBB, Ini Tuntutan Orang Papua

Dukung PM Vanuatu Pidato di Sidang HAM PBB, Ini Tuntutan Orang Papua

Selasa 2014-03-04 13:27:30

PAPUAN, Jayapura— Ratusan orang rakyat Papua Barat dari Mahasiswa, Pemuda, dan sedikitnya dua puluh enam organisasi perjuangan rakyat Papapu Barat telah ikut ambil bagian dan menggelar aksi bersama untuk mendukung Perdana Menteri Negara Vanuatu, Moana Carakas berpidato tentang pelanggarang HAM di Papua selama lima puluh tahun terakhir di Paua Barat.

Ini tuntutan rakyat bangsa Papua Barat: Pertama, Rakyat Papua Barat menuntut hak penentuan nasib sendiri (self determination) berdasarkan deklarasi HAM PBB.
Kedua, PBB segera bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di wilayah Papua Barat
Ketiga, Rakyat Papua Barat meminta kepada dewan HAM PBB segera membentuk tim khusus untuk menginvestigasi semua pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Papua Barat.
Keempat, Rakyat Papua Barat mendesak kepada negara-negara anggota MSG lebih khusus negara Vanuatu untuk mengirim tim khusus untuk meniliti dan mengivestigasi kasus pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Papua Barat.
Kelima, Rakyat Papua Barat mendesak kepada negara-negara pemerintah Indonesia untuk membuka ruang demokrasi di wilayah Papua Barat.
Keenam, Rakyat Papua Barat meminta perlindungan hukum kepada PBB atas daftar pencarian orang (DPO) terhadap semua aktivis kemerdekaan Papua Barat.
Ketujuh, Rakyat Papua Barat berterimakasih kepada rakyat dan pemerintah negara Vanuatu atas kesediaan membawa masalah pelanggaran HAM ke dewan HAM PBB di Genewa, Swiss.
Dan kedelapan, Rakyat Papua Barat meminta kepada negara-negara anggota PBB untuk mendukung posisi negara Vanuatu dalam membawa masalah pelanggaran HAM di Papua Barat.

 

 

ARNOLD BELAU

Terkini

Populer Minggu Ini:

Kerusuhan di Kaledonia Baru: Ketidaknyamanan Mulai Muncul Saat Bala Bantuan Tiba

0
"Pacific Elders' Voice siap membantu dalam mendorong dialog dan kemajuan untuk memastikan penyelesaian situasi yang telah berlangsung lama di Kaledonia Baru, yang mengancam perdamaian dan kemajuannya, serta memastikan keadilan bagi masyarakat Kanaky dalam upaya mereka untuk mendapatkan martabat dan hak asasi manusia."

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.