JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Pada tanggal 13 Mei 2020, Cina dan negara-negara di kepulauan Pasifik mengadakan pertemuan online khusus tentang COVID-19.
Pertemuan yang diketuai bersama Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) China Zheng Zeguang dan Menteri Luar Negeri Papua Nugini Patrick Pruaitch itu, mengumpulkan perwakilan dari Vanuatu, Fiji, Samoa, Papua Nugini, Negara Federasi Mikronesia, Kepulauan Cook, Tonga, Niue, Kepulauan Solomon, dan Kiribati.
Sebagaimana dilaporkan Daily Post Vanuatu kemarin, Kalfau Kaloris, Direktur Jenderal Vanuatu dari Kementerian Luar Negeri, Kerjasama Internasional, dan Perdagangan Eksternal berpartisipasi dalam pertemuan di Kedutaan Besar Tiongkok di Port Vila.
Duta Besar Tiongkok untuk Vanuatu, Zhou Haicheng, turut hadiri dalam pertemuan khusus itu juga.
“Tiongkok akan terus mendukung negara-negara Pulau Pasifik dalam perjuangan mereka melawan COVID-19,” kata Zheng, seraya menambahkan bahwa Cina akan memperluas pertukaran hubungan kemitraan dengan negara-negara ini di berbagai bidang setelah pandemi usai.
Sebagai bentuk ekspresi dari penghargaan mereka atas bantuan China, perwakilan dari negara-negara Kepulauan Pasifik mengatakan mereka akan mendukung peran utama Organisasi Kesehatan Dunia dalam pertempuran global melawan pandemi.
Mereka juga menyuarakan penentangan tegas mereka terhadap praktik politisasi, stigmatisasi, dan pelabelan virus. Mereka lalu menegaskan kembali dukungan kuat mereka terhadap one – China principle, dan berharap kemitraan strategis komprehensif mereka dengan Cina akan ditingkatkan ke tingkat baru.
Ditjen Kaloris dari MFAICET menyatakan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan berkelanjutan Tiongkok dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan Vanuatu, termasuk baru-baru ini tentang COVID-19. Kebutuhan pascabencana setelah TC Harold dan ash fall in di Tanna.
Dia juga menekankan bahwa Vanuatu mendukung multilateralisme, yang sekarang lebih dibutuhkan daripada sebelumnya.
“Vanuatu menanti-nanti untuk bekerja sama dengan Cina melalui mekanisme yang sudah ada seperti sistem PBB untuk memperkuat penyelesaian kolektif ke depan,” tambahnya.
Sumber: Radio New Zealand
Editor: Elisa Sekenyap
