JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Focus Group Discussion (FGD) membahas dampak dan solusi tailing terhadap masyarakat distrik Jita, Agimuga dan Timika Timur Jauh yang diselenggarakan Kelompok Khusus DPR Papua di salah satu hotel di kawasan Padang Bulan Abepura, Rabu (23/11/2022), tidak dihadiri manajemen PT Freeport Indonesia.
Forum diskusi diadakan untuk menindaklanjuti hasil rapat dengar pendapat (hearing) bersama masyarakat pada 11 November 2022 lalu yang mempersoalkan berbagai dampak dari tailing terhadap masyarakat tiga distrik di kabupaten Mimika.
John NR Gobay, ketua Poksus DPRP, mengatakan, surat undangan sudah dilayangkan ke manajemen PT Freeport, Inalum, dan pemerintah provinsi Papua. Juga beberapa pihak terkait lainnya.
“Sebelumnya kami sudah buat surat undangan untuk Freeport, Pemprov Papua, dan Inalum. Yang hadir ini hanya dari pihak provinsi saja yang menyampaikan tentang tailing. Freeport tidak hadir,” kata John.
Dijelaskan, tujuan FGD adalah ingin mendapatkan solusi baik dari pemerintah dan PT Freeport.
“Masyarakat sampaikan harapan bahwa yang mereka ingin solusi dari pihak yang bertanggungjawab yaitu Freeport atas kelalaian dalam melaksanakan kegiatannya, sehingga menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat di sana,” ujarnya.
Selain pihak PT Freeport, pemerintah juga harus ikut bertanggungjawab karena pemerintah telah mendapatkan kewajiban berupa pajak yang dibayar selama perusahaan tambang itu beroperasi di kabupaten Mimika.
Dalam FGD tanpa kehadiran manajemen Freeport, masyarakat menyampaikan beberapa usulan yang harus ditindaklanjuti PT Freeport.
Beberapa usulan diantaranya, pembayaran kompensasi atas kerugiaan harta benda masyarakat, penyediaan kapal Feri di laut, membuka pelabuhan baru di kampung Otakwa, dan pembangunan tempat singgah di pelabuhan Pomako.
“Ada harapan lain dari masyarakat di 23 kampung dan 3 distrik itu mereka dapat diundang Freeport dam Pemkab Mimika untuk bahas soal tailing,” kata John.
Masyarakat juga minta PT Freeport harus bersikap adil tanpa membeda-bedakan kriteria asal masyarakat dalam memberikan perhatian. Karena selama ini pihak perusahaan hanya bertanggungjawab atas masyarakat tiga kampung di pegunungan, dan lima kampung di wilayah pesisir. Sementara Agimuga, Jita dan Timika Jauh tidak masuk dalam wilayah tanggungjawab PT Freeport.
“Padahal dampak tailing itu dirasakan langsung masyarakat tiga distrik itu. Ingat, bukan suku Amungme dan Kamoro saja, tetapi ada suku Sempan juga. Dan dampak tailing ada di wilayah suku Sempan, sehingga ini harus menjadi perhatian pemerintah dan Freeport,” bebernya.
Menurut John, sudah dua kali pihaknya mendengar diskusi. Kali ini manajemen PT Freeport berhalangan hadir karena tengah dilanda insiden di areal perusahaan.
“Hari ini ada insiden, dan tidak bisa hadir. Saya ingin buka mata Freeport soal kearifan lokal di Papua, di mana orang Papua kalau lihat insiden ini menandakan bahwa Allah sedang marah karena engkau tidak menjawab apa yang menjadi hak-hal dari masyarakat,” ujar John.
Karena itu, ia berharap agar ada atensi dari PT Freeport apalagi anak-anak Papua juga ada di manajemen perusahaan tambang raksasa asal Amerika Serikat itu.
“Mereka harus tolong bicara dengan masyarakat khususnya kelompok-kelompok yang menyuarakan aspirasi ini,” ujarnya.
John mengaku pada Juni 2022 pernah menyurat resmi kepada PT Freeport agar menyediakan sebuah kapal keruk yang tentu saja bisa dibeli dari pendapatannya selama ini.
“Kapal keruk bisa dipakai setiap saat mengeruk sungai yang sedang terjadi pendangkalan, sehingga masyarakat bisa beraktivitas untuk mencari rezeki mereka selama ini dari situ,” imbuhya berharap.
John juga menanggapi kegiatan Pemkab Mimika menggelar diskusi awal tentang master plan dengan fokus isu pemanfaatan tailing beberapa waktu lalu.
Menurut John, seharusnya yang dibahas Pemkab Mimika adalah soal fokus permasalahan yang terjadi di masyarakat Timika Timur Jauh, Jita dan Agimuga yaitu pendangkalan sungai akibat dari tailing perusahaan tambang emas terbesar dunia itu.
REDAKSI
