JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Mahasiswa Papua dari berbagai kota studi di Indonesia yang memilih meninggalkan kampus pascakasus rasisme tiga bulan lalu, menyatakan menolak berbagai upaya pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pusat serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang hendak memulangkan kembali ke kota studinya masing-masing.
“Sampai detik ini pemerintah belum melakukan pertemuan dengan mahasiswa-mahasiswi Papua, sehingga dengan tegas kami menolak berbagai upaya pemerintah dan LSM yang mengambil data untuk memulangkan ke setiap kota studi,” ujar Wasuok Dabi, juru bicara mahasiswa eksodus, Rabu (13/11/2019) sore di Kota Jayapura.
Ia menyebut berbagai pengalaman menyakitkan yang dirasakan mahasiswa Papua di berbagai kota studi nyaris sama. “Contohnya di pulau Jawa, mahasiswa Papua mengalami tindakan diskriminasi dan ungkapan rasisme. Hal sama juga bagi teman-teman dari kota studi lain,” tutur Dabi.
Mahasiswa Papua diakuinya memilih pulang kampung semenjak ada pernyataan dari pemerintah provinsi Papua dan Papua Barat, termasuk maklumat MRP.
“Tetapi setelah mahasiswa sampai di Papua, pemerintah daerah tidak melakukan pertemuan secara. Sampai sekarang tidak ada pertemuan dengan kami,” ujarnya.
Meski tak ada pertemuan, ia menyinggung adanya upaya lain dari pemerintah termasuk LSM tertentu yang terus melakukan kegiatan pendataan mahasiswa Papua.
“Mereka mengambil data untuk kembalikan seluruh mahasiswa ke kota studi. Pusat koordinator mahasiswa eksodus menyatakan dengan tegas menolak semua upaya itu,” ujar Wasuok.
Di kesempatan sama, koordinator mahasiswa eksodus menyayangkan sikap pemerintah daerah yang tak bertanggungjawab terhadap pernyataan dan maklumat menanggapi kasus rasisme kepada mahasiswa Papua.
Pemerintah menurutnya mesti mengambil data dengan melibatkan berbagai pihak termasuk koordinator mahasiswa eksodus setelah ada pertemuan resmi.
“Tetapi itu tidak dilakukan. Pada prinsipnya kami pegang komitmen dan keputusan,” ujarnya.
Pengurus menegaskan, tak akan bertanggungjawab bagi mahasiswa yang dikembalikan oleh pemerintah dan LSM jika kemudian hari mereka mengalami intimidasi dan diskriminasi berikutnya.
“Jika nanti ada masalah baru terhadap mahasiswa yang ditangani LSM dan pemerintah dengan mengirim kembali ke kota studi, kami tidak ikut bertanggungjawab,” tegasnya.
Perlu diketahui, lanjut dia, berbagai tindakan tak manusiawi selalu dirasakan mahasiswa Papua di hampir semua kota studi.
“Selalu rasakan langsung itu kami yang kuliah di luar Papua. Memang bukan baru pertama kali terjadi. Setiap aktivitas kami di sana selalu dipandang lain. Tindakan begitu akan terus terjadi dan berulang di kemudian hari,” katanya memprediksi.
Menyikapi hal tersebut, beberapa pernyataan sikap diambil dalam sebuah pertemuan yang kemudian dibeberkan koordinator pusat mahasiswa eksodus pada saat jumpa pers.
- Menolak tegas tindakan pemerintah dan LSM yang sedang berupaya untuk mengembalikan mahasiswa eksodus ke setiap kota studi tanpa ada pertemuan dan keputusan jelas.
- Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi harus menyelesaikan kasus rasisme di Surabaya, Malang, dan beberapa kota lainnya di Indonesia.
- Pemerintah provinsi harus menyelesaikan pernyataan yang dikeluarkan di publik untuk nasib mahasiswa Papua.
- Elit politik di Tanah Papua tidak memanfaatkan isu eksodus untuk meminta pemekaran provinsi, kabupaten serta kepentingan lainnya di Tanah Papua.
Pewarta: Ardi Bayage
Editor: Markus You
