JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Yan Christian Warinussy, Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari tegas menolak sikap Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang terus menerus melakukan pendekatan keamanan (security approach) dengan melakukan droping pasukan TNI dan Polri di Bilogai, Sugapa-Kabupaten Intan Jaya, Papua.
Bagi LP3BH, tindakan negara menerjunkan puluhan ribu personil militer dan polisi ke Tanah Papua dengan alasan pengamanan perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 adalah sangat tidak proporsional, bahkan cenderung tidak mendasar sama sekali.
Karena menurutnya, ibadah Natal dan Tahun Baru yang seyokyanya bisa berlangsung khidmat nantinya tidak akan nyaman dan cendeurung sangat tegang.
Baca juga: Apeniel Sani: Aparat Jangan Ganggu Suasana Natal di Intan Jaya
Perayaan Natal di kawasan wilayah pegunungan tengah Papua yang semestinya terjadi adalah para pengungsi dan penduduk di Kabupaten Nduga yang perlu didekati dan dilayani oleh pemuka agama/pimpinan pemerintahan, seperti halnya gubernur atau bupati setempat.
“Menurut pandangan saya bahwa Presiden Jokowi seharusnya mengedepankan pendekatan dialog dalam suasana jelang perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 ini. Termasuk dialog dengan kelompok-kelompok yang berbeda pandangan dengan negara ini dan hal itu dapat dilakukan sekarang.
Selain itu, Presiden Jokowi harus dapat bertindak tegas dengan menarik semua personil TNI yang berstatus BKO dari tanah Papua. Baik yang bersifat pengamanan terbuka maupun tertutup,” kata Warinussy kepada suarapapua.com, Kamis (19/12/2019).
Ia lalu mendesak Jokowi agar menyatakan resmi bahwa Tanah Papua adalah Tanah Damai dan bukan lagi wilayah konflik atau wilayah operasi militer.
Baca juga: Berita Foto: Enam Helikopter TNI dan Polri di Bandara Sugapa
Hal ini penting sebagai prasyarat bagi terjadinya proses ke arah Dialog Damai antara Pemerintah Indonesia dengan segenap komponen rakyat Papua yang diwakili United Liberation Movement of West Papua (ULMWP).
“Juga kalangan bersenjata Papua seperti Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) serta Organisasi Papua Merdeka (OPM), dan kelompok-kelompok resisten di tanah Papua. Hanya melalui dialog saja, semua upaya menuju Papua Tanah Damai dapat terwujud,” pungkasnya.
Hal ini disampaikan Warinussy berkaitan dengan pendropan pasukan gabungan TNI/Polri yang dilakukan di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya sejak 14 Desember 2019. Selain di Inta Jaya, pada tanggal 13 Desember 2019 terjadi pendropan pasukan gabungan TNI/Polri di Enarotali, Kabupaten Paniai.
Baca juga: Dua Anggota TNI Tewas dalam Baku Tembak di Intan Jaya
Sebianus Waker, sebagaimana dilaporkan suarapapua.com, pada 17 Desember 2019 mengklaim bahwa pihaknya telah menembak dua prajurit TNI.
“Pasukan saya sudah tembak dua prajurit TNI dan situasi saat ini memanas. Silakan dunia internasional, pekerja HAM dan kemanusiaan, wartawan pantau kami dilapangan, kami sedang perang melawan kolonialisme dunia di atas tanah air kami,”tutur Waker.
Pewarta: Elisa Sekenyap
