TAMBRAUW, SUARAPAPUA.com— Mahasiswa dan masyarakat Tambrauw minta Pemerintah Kabupaten Tambrauw memproses para penambang emas ilegal di kampung Etaf Mafat, distrik Wilhem Rombouts Kabupaten Tambrauw, Papua Barat.
Pernyataan itu disampaikan puluhan mahasiswa dan masyarakat usai bertemu kepala suku Miyah di jalan menuju penambangan liar kampung Etaf Mafat.
“Kami sangat tidak setuju dengan hadirnya penambang ilegal di Kabupaten Tambrauw,” kata Roy Yesnath, salah satu mahasiswa pekan lalu.
Hal itu disampaikan Yesnath berkaitan dengan dampak buruk yang akan terjadi ke depan terhadap masyarakat Tambrauw pada umumnya.
“Kami tidak ingin hal-hal yang buruk terjadi kepada masyarakat Tambrauw di kemudian harinya, baik itu kerusakan hutan adat, tanah adat apalagi Tambrauw adalah daerah konservasi,” ujarnya.
Selain itu, alasan penolakan lain adalah tidak adanya tempat pembuangan limbah tambang emas dan akan bisa terjadi konflik yang mengorbankan masyarakat Tambrauw secara umum, tetapi juga khususnya di kampung Etaf Mafat.
Salah satu warga kampung Etaf Mafat yang tidak ingin namanya di sebutkan menjelaskan, prosesi adat sudah dilakukan beberapa hari lalu meskipun tanpa persetujuan bersama.
“Acara adat dilakukan beberapa hari yang lalu sebagai tanda persetujuan pembukaan tambang emas, tetapi tidak semua keluarga pemilik hak ulayat tanah adat Etaf Mafat hadir, karena banyak yang tidak setuju tambang emas ini di buka,” jelasnya.
Ketidakhadiran pemilik hak ulayat lain katanya, karena mayoritas masyarakat di kampung Etaf Mafat hidupnya sangat tergantung pada alam.
“Masyarakat di sini mata pencahariannya bertani, berkebun dan berburu. Mereka berpikir jika alam kami di rusak terus nanti kami makan bagaimana. Berharap Pemkab Tambrauw dapat melihat dan seriusi permasalahan ini untuk memproses hukum semua pihak yang terlibat dalam upaya penambangan emas illegal ini.”
Pewarta: Reiner Brabar
Editor: Elisa Sekenyap
