JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Aksi karyawan memblokade akses Jalan Tambang di kawasan Mile Point (MP) 72, Tembagapura, Mimika, Papua masih terus berlanjut hingga siang ini, Rabu (26/8).
Massa yang terdiri dari karyawan PT Freeport Indonesia (PTFI), kontraktor dan privatisasi ini, sebelumnya menyampaikan aspirasi ke manajemen agar dapat membuka akses bus Shift Day Off (SDO) untuk mereka bisa turun ke Timika dan bertemu keluarga, serta meminta insentif atas kinerja dari karyawan.
Namun, jawaban yang diberikan manajemen setelah melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika dalam hal ini Bupati Eltinus Omaleng dan Forkopimda, ternyata belum sepenuhnya diterima karyawan, dalam hal ini mereka belum puas.
Oleh karena itu, hari ini juga perwakilan Pemkab Mimika dalam hal ini Kepala Dinas Ketenagakerjaan Paulus Yanengga, dan rombongan Ketua DPRD Mimika Robby K. Omaleng melakukan pertemuan koordinasi bersama manajemen dan perwakilan karyawan untuk mencari solusi terbaik menjawab ketidakpuasan karyawan.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Paulus Yanengga sendiri telah berada di Tembagapura sejak Selasa (25/8) kemarin.
Sedangkan rombongan Ketua DPRD Mimika Robby K. Omaleng Rabu pagi baru bertolak ke Tembagapura.
Kapolsek Tembagapura, Ipda Eduard Edison saat dihubungi Seputarpapua.com dari Timika membenarkan bahwa aksi masih berlangsung di MP 72.
Ia juga menyampaikan bahwa pertemuan antara perwakilan Pemkab Mimika, DPRD Mimika dengan manajemen PT Freeport serta perwakilan karyawan, hingga siang ini masih berlangsung.
“Aksi masih berlangsung. Sementara masih menunggu rapat koordinasi Ketua DPRD, perwakilan Pemerintah Daerah dengan manajemen. Jadi sementara kita lagi menunggu hasilnya seperti apa,” kata Kapolsek.
Meski rombongan Pemkab Mimika yang sejak kemarin berupaya menemui karyawan di lokasi aksi, massa karyawan yang belum puas dengan jawaban manajemen belum mau meninggalkan lokasi aksi lantaran belum puas.
“Karyawan masih tetap dilokasi pemalangan. Jadi kita kalau sudah ada hasil keputusan dari sana, itu yang mereka akan sampaikan ke karyawan, pendemo,” ujarnya.
Kapolsek juga membenarkan bahwa karyawan menolak jawaban dari pihak manajemen lantaran masih belum puas atas jawaban yang diberikan.
“Jawaban tersebut mereka tidak setuju, itu sehingga mereka menolak. Makanya ada pembahasan ulang lagi,” ungkapnya.
Penolakan terhadap jawaban manajemen yang belum puas diterima karyawan, berkaitan jadwal dan jumlah slot yang hanya untuk 200 orang. Padahal sebelumnya, dalam sehari konvoi bus SDO yang turun ke Timika bisa mencapai 700 hingga 800 orang. (*)
