BeritaBEM Uncen: Aksi Demo Penurunan Gubernur Papua Tidak Benar

BEM Uncen: Aksi Demo Penurunan Gubernur Papua Tidak Benar

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Cenderawasih (Uncen) menyatakan bahwa informasi yang beredar bahwa aksi yang direncanakan digelar BEM Uncen pada tanggal 7 April 2021 adalah rencana untuk menurunkan Gubernur Papua, Lukas Enembe adalah tidak benar.

Rencana aksi demo mahasiswa Uncen pada tanggal 7 April 2021 dengan agenda penutupan pengoperasian pertambangan PT. Freeport Indonesia di tanah Amungsa, Papua.

Baca Juga:  Sinode GKI Gelar Lokakarya Pendirian Yayasan Misi dan Diakonia

Hal itu disampaikan Ketua BEM Uncen, Yops Itlay kepada suarapapua.com ketika bertandang ke kantor redaksi suarapapua.com pada, Senin (5/4/2021).

“Saya Yops Itlay Selaku Ketua BEM Uncen perlu mengklarifikasi hal ini, karena informasi yang beredar bahwa rencana menurunkan Gubernur Papua itu tidak benar dan itu bukan rencana mahasiswa. Hal tersebut bukan berasal dari kami [mahasiswa]. Kami memang tidak tahu info yang beredar untuk menurunkan gubernur itu,” kata Yops Itlay, Ketua BEM Uncen kepada suarapapua.com, Senin (5/4/2021).

Baca Juga:  Pemprov PT Terbitkan SE Tentang Kebijakan 90:10 dalam Pengangkatan Pegawai Non ASN

Nikson Hesegem, Wakil Ketua BEM Uncen mengatakan bahwa rencana aksi demo pihaknya adalah fokus pada penutupan Freeport, bukan penurunan gubernur Papua.

“Kami punya informasi aksi jelas bahwa tuntutan kami ialah tutup Freeport, bukan lain. Jadi kami mohon kepada semua pihak untuk tidak mudah percaya kepada isu-isu yang sedang beredar luas,” tukas Nikson.

Baca Juga:  Kodam Limpahkan Kembali ke Polda, Kasus Bom Molotov Kantor Jubi Kian Kabur

Ia mengatakan, apapun situasinya pihaknya bersikap dan berkomitmen akan tetap turun aksi demonstrasi. “Kami jelas turun jalan aksi demo untuk tutup Freeport.”

 

Pewarta: Elisa Sekenyap

Terkini

Populer Minggu Ini:

YKKMP Beberkan Banyaknya Korban Konflik Bersenjata di Tanah Papua

0
“Hingga di awal tahun 2025, eskalasi konflik terus meningkat. Hal ini tentu sangat mengganggu kenyamanan hidup orang asli Papua dan warga non Papua akibat konflik kekerasan bersenjata yang terus terjadi di seluruh Papua khususnya di daerah-daerah konflik bersenjata antara TPNPB dan TNI/Polri,” ujar Theo Hesegem.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.