PartnersVanuatu Dukung Rakyat Kanaki untuk Menunda Pelaksanaan Referendun Kemerdekaan Kaledonia

Vanuatu Dukung Rakyat Kanaki untuk Menunda Pelaksanaan Referendun Kemerdekaan Kaledonia

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Pemimpin Vanuatu secara resmi mendukung permintaan rakyat Kanaki di Kaledonia Baru untuk menunda rencana referendum kemerdekaan yang direncanakan dilakukan pada 12 Desember 2021.

Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman mengatakan kepada parlemen bahwa dia akan menyampaikan keprihatinannya kepada duta besar Prancis, Pierre Fournier, di Port Vila.

Keluarga (Melanesia) Kanak telah meminta Paris untuk menunda referendum karena mereka masih berduka atas meninggalnya sejumlah anggota keluarga selama pandemic Covid.

Baca Juga:  Kepulauan Marshall Mengubah Suara Ukraina di PBB

Sebanyak 272 orang telah meninggal di Kaledonia Baru karena Covid, dan sekitar setengah dari korban itu adalah rakyat Kanaki.

Penghormatan yang diperlukan dalam upacara tradisional berkabung dalam budaya Melanesia berarti kegiatan seperti kesadaran politik dan kampanye tidak dapat dilakukan.

Pada hari Kamis pemimpin oposisi Vanuatu, Ralph Regenvanu, menanyakan kepada parlemen apakah pemerintah akan menambahkan suaranya untuk mendukung permintaan rakyat Kanaki untuk menunda proses referendum.

Baca Juga:  Menlu Prancis Mengakhiri Pembicaraan Dengan Kaledonia Baru, Akan Bertemu Kembali Akhir Maret

Loughman kemudian mengatakan kepada anggota parlemen Vanuatu dengan Kanaks tentang masalah ini.

Prancis tetap mempertahankan referendum akan berlangsung pada 12 Desember mendatang.

Mereka telah mengirim personel militer tambahan ke Kaledonia Baru untuk memberikan keamanan tambahan.

Minggu ini, partai Palika pro-kemerdekaan Kaledonia Baru mengatakan keputusan Prancis untuk mempertahankan tanggal referendum pada bulan depan sama dengan deklarasi perang terhadap Kanaki dan warga progresif.

Baca Juga:  Langkah Diplomatik Fiji Ke Yerusalem Memicu Kontroversi Dengan Palestina

 

Sumber: Radio New Zealand

Editor: Elisa sekenyap

Terkini

Populer Minggu Ini:

Dinilai Tabrak Aturan, Aktivis di PBD Soroti Kebijakan Walikot Sorong

0
"Jangan-jangan ada penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan di sini. Hal ini bisa jadi bara api. Orang Papua sudah cukup sabar, tapi kalau hak dasarnya terus diabaikan, jangan salahkan kalau ada reaksi. Pemerintah harus peka, ini soal martabat dan keadilan bagi kami."

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.