Rilis PersKejadian di Nduga, Yahukimo Maupun Hitadipa Berpotensi Menguatkan Impunitas di Tanah Papua

Kejadian di Nduga, Yahukimo Maupun Hitadipa Berpotensi Menguatkan Impunitas di Tanah Papua

Editor :
Elisa Sekenyap

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Koalisi Kemanusiaan untuk Papua mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk segera menyelidiki dugaan kekerasan yang terjadi di Kantor Klasis Gereja Kingmi di tanah Papua di Keneyam Kabupaten Nduga dan pembunuhan 5 warga Papua di luar hukum yang terjadi di Kabupaten Yahukimo,  Provinsi Papua Pegunungan.

Lima warga Yahukimo yang tewa ditemukan pada 15 September 2023, sementara aksi dugaan kekerasan di Kantor Klasis Gereja Kingmi di tanah Papua di Keneyam Nduga terjada pada 17 September 2023.

Baca Juga:  ULMWP: Jenderal Mathias Wenda Merupakan Pejuang Revolusioner Tangguh

Sebagai kelompok masyarakat sipil yang fokus pada kemanusiaan di Tanah Papua, Koalisi Kemanusiaan untuk Papua turut mengingatkan negara bahwa dalam kondisi apapun warga sipil, termasuk rohaniwan atau pekerja gereja, harus selalu dilindungi keamanannya.

Termasuk dipenuhi seluruh haknya serta diperlakukan secara manusiawi, sesuai dengan nilai yang terkandung dalam hukum humaniter internasional.

Oleh karena itu, Koalisi Kemanusiaan untuk Papua mendesak;

  1. Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk segera menyelidiki dugaan kekerasan di Gereja KINGMI dan pembunuhan di luar hukum yang terjadi di Yahukimo.
  2. Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk segera membawa terduga pelaku ke proses peradilan yang adil dan terbuka,
  3. Pemerintah dan aparat keamanan Indonesia segera mengevaluasi pendekatan keamanan yang berlangsung untuk menghentikan segala bentuk kekerasan, dan menegakkan hak asasi manusia di Tanah Papua.
Baca Juga:  Solidaritas Kristen Internasional Serukan Perlindungan Terhadap Hak Masyarakat Adat Papua

Koalisi Kemanusiaan untuk Papua merupakan kemitraan sukarela yang pertama kali bekerja sama dalam kasus pembunuhan Pdt. Yeremia Zanambani di Intan Jaya pada September 2020.

Koalisi tersebut terdiri dari Amnesty International Indonesia, Biro Papua PGI, Imparsial, KontraS, Federasi KontraS, Aliansi Demokrasi untuk Papua, KPKC GKI-TP, KPKC GKIP, SKPKC Keuskupan Jayapura, Public Virtue Research Institute, PBHI, dan peneliti Cahyo Pamungkas.

Baca Juga:  Sebanyak 115 Pengurus Dikukuhkan Dalam Konfrensi I ULMWP Wilayah Laapaqo

Terkini

Populer Minggu Ini:

Transformasi Transportasi Monorel di Papua Tengah Antara Kebutuhan dan Keinginan

0
Arah pembangunan harus ditekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar untuk karakteristik masyarakatnya. Transprotasi dasar, komunikasi dasar, dan informasi dasar. Sehingga arah pembangunan tidak akan bias sasaran karena perencanaan dapat menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.