SORONG, SUARAPAPUA.com — Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana provinsi Papua Barat Daya menekankan pentingnya peran serta antar stakeholder terutama instansi-instansi yang terlibat dalam upaya penurunan angka stunting.
Hal itu dikemukakan Hansen Suu, pelaksana tugas (Plt) sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana provinsi Papua Barat Daya, membacakan sambutan tertulis kepala dinas saat pembukaan workshop di Hotel Rylich Panorama Sorong, Rabu (5/6/2024).
Hansen menyebut keterlibatan stakeholder sangat diperlukan karena masalah stunting menjadi masalah serius dan bukan hanya menjadi tanggungjawab pihaknya, melainkan semua instansi yang terlibat dalam pencegahan dan penurunan stunting di wilayah provinsi PBD yaitu di satu kota dan lima kabupaten.
Dalam rangka upaya menurunkan angka stunting melalui penguatan kapasitas tim pendamping keluarga, Satgas Percepatan Penurunan Stunting dan instansi terkait, kata Hansen, kegiatan workshop diadakan selama tiga hari. Workshop bertema “Peran serta TPK dalam mencegah stunting”.
“Ada banyak penyebab, salah satunya adalah asupan gizi anak-anak yang kurang, sehingga kita harus menangani stunting dari akar. Oleh sebab itulah dibutuhkan peran serta pihak yang terkait. Di sini tentunya peran serta dari TPK dan multi sektor dari berbagai OPD terkait karena stunting menjadi masalah serius, sehingga ditangani juga dengan serius. Peran serta kita saling melakukan koordinasi dan kolaborasi dalam menurunkan stunting,” tuturnya.
Petrus Meokbun, ketua panitia, saat menyampaikan laporannya, menyatakan, dalam upaya peningkatan pembangunan nasional, keluarga merupakan aset terpenting yang sangat perlu diperhatikan.
“Kekuatan pembangunan nasional berada pada elemen keluarga sebagai komunitas mikro dalam masyarakat. Keluarga sejahtera merupakan rekomendasi dasar bagi kebutuhan kekuatan keberlanjutan pembangunan,“ kata Meokbun.
Diakuinya, pemerintah pusat dan provinsi serta kota kabupaten sedang berupaya untuk menurunkan angka stunting di provinsi PBD dan Papua Barat.
“Negara saat ini fokus pada salah satu permasalahan yang sangat serius yakni masih tingginya angka prevalensi stunting bagi anak balita berdasarkan hasil survey status gizi Indonesia sampai pertengahan 2023, angka prevalensinya mencapai penurunan dari 24,4 menjadi 21,6%, sedangkan target yang ingin dicapai pemerintah di tahun 2024 adalah 14%. Gambaran angka stunting di Papua dan Papua Barat Daya masih di atas rata-rata nasional, yaitu 21,6% dan 22,6% di tahun 2023. Target ingin dicapai menjadi 14%. Sedapat mungkin kita bisa menurunkan sampai dibawah 14% pada tahun 2025,” bebernya.
Lanjut dijelaskan, kebijakan dan program yang dilakukan dalam rangka mendukung program nasional percepatan penurunan stunting sesuai Perpres nomor 72 tahun 2021, salah satu program prioritas penjabat gubernur PBD adalah jaminan seribu hari pertama kehidupan.
Untuk menekan angka stunting, pemerintah melakukan penanganan stunting dari hulu yaitu pengedukasian remaja putri tentang kesehatan reproduksi, juga meningkatkan peran serta keluarga sebagai lembaga pertama dan utama dalam mendidik anak-anak. []
