JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Sebanyak 200 warga masyarakat distrik Kroptak, Kabupaten Nduga mengungsi ke kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Pengungsian itu terjadi akibat penyerangan yang dilakukan aparat TNI dan Polri melalui udara dan darat pada 7 Desember 2025.
Warga yang mengungsi berjumlah 200 jiwa, terdiri dari 33 kepala keluarga, 8 ibu hamil, 65 balita dan sebanyak 5 orang pasien yang mengalami sakit karena melakukan perjalanan dengan jalan kaki berhari-hari melalui medan yang berat dari distrik Kroptak ke Kabupaten Jayawijaya.
Selain ke Wamena, sejumlah warga lainnya mengungsi ke Kuyawage Kabupaten Lanny Jaya, distrik Keneyam ibukota Kabupaten Nduga, distrik Mbua Kabupaten Nduga dan sejumlah distrik serta kampung lainnya.
Laporan itu disampaikan warga Nduga yang terlibat dalam tim investigasi ke distrik Kroptak Ndugama dan tempat pengungsian di jalan Irian Wamena belum lama ini.
Kejadian penyerangan di distrik Kroptak
Berdasarkan laporan itu, sebelum terjadi penyerangan pada 7 Desember 2024, satu hari sebelumnya, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengunjuni Keneyam, ibukota Kabupaten Nduga.
Setela itu, pada 7 Desember 2024 terjadi penyerangan yang mengakibatkan sejumlah rumah warga mengalami kebakaran yang dimulai dari pukul 05:00 WIT.
Penyerangan dilaporkan menggunakan 5 helikopter yang mendarat di lapangan Lendumu Kroptak dan melalui darat. Setela itu dilakukan penyisiran yang mengakibatkan kebakaran 13 rumah warga, termasuk penembakan ternak.
Aparat TNI dan Polri dilaporkan masuk ke distrik melalui dua jalan, ada yang melalui lapangan Lendumu usai mendaratkan helikopter, dan melalui kampung Miniem, kampung Gol, dan kampung Golparek distrik Kroptak.
Rumah yang dibakar di kampung Miniem 5 buah rumah, kampung Gol 3 buah rumah dan kampung Golparek 5 buah rumah. Yang melalui kampung Pesat, kampung Kroptak dan Komoroam, terjadi penyitaan barang, pembongkaran rumah warga, peledakan gedung gereja Kroptak, serta membuang alat-alat dapur ke luar rumah.
Dilaporkan bahwa tidak ada korban jiwa dari masyarakat Nduga. Sementara, setelah kejadian, aparat keamanan masih berada di wilayah distrik Kroptak, terutama di 2 gedung gereja dan 6 kampung warga.
Dalam laporan itu, aparat menempati sejumlah rumah warga sebagai pos militer, diantaranya;
- Pos kampung Pesat, dan pos ini menempati rumah kepala kampung Pesat.
- Pos ujung lapangan Lendumu.
- Pos ujung putaran pesawat Lendumu.
Mahasiswa mendesak pemerintah perhatikan pengungsi
Kaitan dengan laporan itu, mahasiswa Nduga yang tergabung dalam Ikatakan Mahasiswa Nduga (IPMNI) kota studi Jayapura meminta pihak pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Pemerintah Kabupaten Nduga untuk memberikan perhatian kepada pengungsi warga masyarakat Nduga yang mengungsi karena penyerangan pada 7 Desember 2024 di distrik Kroptak, Ndugama.
Pernyataan itu disampaikan Harnamin Gwijangge, Ketua IPMNI Kota Studi Jayapura pada, Senin (13/1/2025). Kata Gwijangge, sejak kejadian itu, warga masyarakat dari kampung-kampung di distrik Kroptak telah meinggalkan kampung mereka.
“Tetapi sejak saat itu, hingga Januari 2025, belum ada perhatian pemerintah Papua Pegunungan maupun Kabupaten Nduga. Termasuk dinas kesehatan untuk menangani masyarakat yang mengalami kesakitan akibat melalui perjalanan yang panjang,” kata Gwijangge.
“Jadi kami dari mahasiswa meminta pemerintah untuk segera memperhatikan masyarakat kami yang dari kabupaten Nduga yang sedang melakukan pengungsian. Karena sementara ini sudah pasang tenda posko darurat di kabupaten Keneyam, Jayawijaya. Posko-posko itu belum ada bantuan dari pemerintah untuk kebutuhan masyarakat selama pengusian, bahkan tenaga medis, obat-obatan dan lain-lain belum dibantu.”
“Kami mahasiswa melihat bahwa ketika Presiden digantikan oleh Prabowo, langsung melakukan aksinya. Jadi kami meminta kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk segera menarik pasukan yang ada di Kabupaten Nduga, bahkan yang ada di seluruh Tanah Papua.”
Karena menurut mahasiswa apa yang dipraktekan aparat TNI dan Polri di Nduga, tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan. Aparat menurut mahasiswa, melakukan praktek kekerasan yang sewenang-wenang.
“Karena diketahui bahwa penyerangan pada 7 Desember 2024 dilakukan tanpa adanya kontak tembak dari pihak TPNPB di Nduga. Itu dilakukan secara tiba-tiba dari aparat negara dan yang menjadi korban adalah warga sipil yang tinggal di kampung-kampung,” tukasnya.
“Jadi tindakan ini kami anggap sudah melanggar hak asasi manusia dengan cara melakukan penyerangan terhadap warga masyarakat yang tidak melakukan perlawanan dan bukan menjadi ancaman. Jadi kami minta presiden Prabowo dan Panglima TNI, Kapolri untuk segera tarik pasukan dari kabupaten Nduga, agar masyarakat kembali ke kampong halaman mereka.
Salah satu mahasiswa Nduga lainnya meminta agar Komnas HAM RI melakukan investigasi terkait kasus penyerangan yang terjadi di distrik Kroptak Nduga ini.
“Kita juga minta bisa tim investigasi atau tim advokasi dari Komnas HAM, tetapi juga ELSAM bisa turun di lapangan. Karena bentuk penyerangan ini adalah bentuk kekerasan dan bentuk pelanggaran HAM,” kata mahasiswa Nduga itu.
Selain investigasi kasus, ia juga minta agar dalam hal ini negara bisa bertanggung jawab. Dimana Presiden Prabowo, Panglima TNI, dan Kapolri aagar dengan segera menarik pasukan mereka, demi keamanan dan warga masyarakat bisa pulang kembali ke kampung halaman mereka masing-masing.
Belakangan diketahui, pada 9 Januari 2025, pihak Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan telah mendatangi pengungsi Nduga di jalan Irian Wamena dan menyampaikan sejumlah Bama dan makanan bergizi bagi kebutuhan pengungsi.
Aparat Keamanan
Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Letkol Inf Candra Kurniawan ketika dikonfirmasi suarapapua.com terkait kasus penyerangan yang disampaikan warga Nduga mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan konfirmasi ke lapangan.
“Kita konfirmasi dulu di lapangan bang,” kata Kapendam melalui pesan WhatsApp pada, Rabu (15/1/2025).
Sementara, terkait kasus tersebut, Kapen Kogabwilhan III, Kolonel Inf Winaryo meminta suarapapua.com menghubungi Satuan Tugas Pengamanan (Satgaspam).
“Sory… silahkan hubungi Satgaspen,” tukas Kolonel Inf Winaryo singkat menjawab pesan WhatsApp suarapapua.com pada, Rabu (15/1/2025).
Berdasarkan petunjuk tersebut, suarapapua.com menghubungi Satgaspam sebagaimana kontak yang disampaikan Kapen Kogabwilhan III, namun sejauh berita ini disiarkan, belum ada respon dari Satgaspam.
