BeritaFIM-WP Desak Negara Segera Hentikan Invasi Militer ke Tanah Papua

FIM-WP Desak Negara Segera Hentikan Invasi Militer ke Tanah Papua

NABIRE, SUARAPAPUA.com — Forum Independen Mahasiswa West Papua (FIM-WP) Nabire mendesak negara Indonesia segera menghentikan invansi militer secara besar-besaran ke seluruh wilayah Papua.

Melkias Kogoya, ketua FIM-WP Nabire, menyatakan, kehadiran militer Indonesia cenderung melalaikan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pelindung dan pengaman negara ini. Sebab, kata dia, dalam kehidupan bermasyarakat di Papua, kehadiran militer sangat menekan rakyat Papua.

Baca Juga:  Rakyat Papua Menolak Pemindahan Makam Tokoh Besar Papua Dortheys Eluay

“Pasukan militer Indonesia di Papua sudah korbankan banyak nyawa rakyat tidak berdosa. Rakyat Papua mau lakukan demonstrasi saja selalu halangi,” ujarnya saat jumpa pers di asrama mahasiswa Intan Jaya, Kalibobo, Nabire, akhir pekan lalu.

Kogoya mengungkapkan fakta miris selama ini tak sedikit bentuk kejahatan militer terjadi di Tanah Papua. Baik perampasan tanah milik masyarakat adat, penambangan ilegal, pelanggaran HAM hingga pengeksploitasian sumber daya alam di hampir seluruh Papua.

Baca Juga:  Suku Abun Gelar RDP Siap Bertarung Dalam Pilkada 2024

“Ketidakadilan dan penjajahan terhadap rakyat Papua terus menerus dilakukan oleh militer. Rakyat Papua tidak berdaya di atas negerinya sendiri,” tandasnya.

Sementara itu, Vian Bagubau, anggota FIM-WP, menyebut aparat keamanan aktor pemusnah bangsa Papua di negeri kaya raya ini.

“Perlakuan negara bersama pasukan bersenjata masih terus dilakukan sampai hari ini di Papua. Kami sangat tidak setuju tindakan itu dilanjutkan. Kami menolak pendropan militer,” ujar Vian.

Baca Juga:  MRP dan DPRP Fraksi Otsus se-Tanah Papua Minta Jokowi Terbitkan Perppu Hak Politik OAP

Kehadiran pasukan militer di Tanah Papua pasca Trikora 1961 menurutnya awal pemusnahan terhadap etnis Melanesia.

Pewarta: Yance Agapa
Editor: Markus You

Terkini

Populer Minggu Ini:

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.