BeritaFIM-WP Desak Negara Segera Hentikan Invasi Militer ke Tanah Papua

FIM-WP Desak Negara Segera Hentikan Invasi Militer ke Tanah Papua

NABIRE, SUARAPAPUA.com — Forum Independen Mahasiswa West Papua (FIM-WP) Nabire mendesak negara Indonesia segera menghentikan invansi militer secara besar-besaran ke seluruh wilayah Papua.

Melkias Kogoya, ketua FIM-WP Nabire, menyatakan, kehadiran militer Indonesia cenderung melalaikan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pelindung dan pengaman negara ini. Sebab, kata dia, dalam kehidupan bermasyarakat di Papua, kehadiran militer sangat menekan rakyat Papua.

Baca Juga:  IMPPAS Ajak Semua Pihak Kawal Penerimaan CPNS 80/20 Persen OAP

“Pasukan militer Indonesia di Papua sudah korbankan banyak nyawa rakyat tidak berdosa. Rakyat Papua mau lakukan demonstrasi saja selalu halangi,” ujarnya saat jumpa pers di asrama mahasiswa Intan Jaya, Kalibobo, Nabire, akhir pekan lalu.

Kogoya mengungkapkan fakta miris selama ini tak sedikit bentuk kejahatan militer terjadi di Tanah Papua. Baik perampasan tanah milik masyarakat adat, penambangan ilegal, pelanggaran HAM hingga pengeksploitasian sumber daya alam di hampir seluruh Papua.

Baca Juga:  Butuh Dukungan Pemuda untuk Sukseskan Rapimda KNPI Tambrauw

“Ketidakadilan dan penjajahan terhadap rakyat Papua terus menerus dilakukan oleh militer. Rakyat Papua tidak berdaya di atas negerinya sendiri,” tandasnya.

Sementara itu, Vian Bagubau, anggota FIM-WP, menyebut aparat keamanan aktor pemusnah bangsa Papua di negeri kaya raya ini.

“Perlakuan negara bersama pasukan bersenjata masih terus dilakukan sampai hari ini di Papua. Kami sangat tidak setuju tindakan itu dilanjutkan. Kami menolak pendropan militer,” ujar Vian.

Baca Juga:  Masyarakat Adat di Provinsi PBD Harus Disejahterakan

Kehadiran pasukan militer di Tanah Papua pasca Trikora 1961 menurutnya awal pemusnahan terhadap etnis Melanesia.

Pewarta: Yance Agapa
Editor: Markus You

Terkini

Populer Minggu Ini:

WALHI Papua Kecam Tindakan Represif Polisi Terhadap Mahasiswa Papua di Bali

0
“Penting bagi kita semua untuk memperjuangkan kelestarian hutan Papua, yang bukan hanya merupakan rumah bagi spesies langka dan masyarakat adat, tetapi juga aset ekologis yang vital bagi keseimbangan lingkungan global,” kata Maikel.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.