Senin 2016-04-11 14:21:25
KEEROM, SUARAPAPUA.com — Rencana kedatangan Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) akan berkunjung ke Manokwari dan Wasior mendapat kritikan dari Yan Christian Warinussy, Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Papua Barat.
Pasalnya, beberapa waktu lalu media cetak di Manokwari dan Provinsi Papua Barat telah memberitakan bahwa Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) akan berkunjung ke Manokwari dan Wasior, Papua Barat.
“Agendanya adalah antara lain, akan meresmikan dermaga pelabuhan laut Kuri Pasai di Wasior yang konon dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pelabuhan tersebut merupakan pelabuhan pengumpul yang telah mulai dibangun sejak tahun 2005 dan selesai pada tahun 2015 dengan menelan biaya Rp 79 Milyar,” ujar Yan Christian Warinussy kepada suarapapua.com, senin (11/4/2016).
Setelah itu, di Manokwari Presiden Jokowi direncanakan bakal membagi dan atau menyerahkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Program Keluarga Harapan (PKH).
“Saya menilai bahwa kunjungan Presiden Jokowi ini sama sekali tidak akan menyentuh masalah-masalah utama yang menjadi pergumulan rakyat Papua dan juga pemerintah daerah di Papua dan Papua Barat,” ujar Warinussy.
Kata Yan, Presiden jauh lebih memandang bahwa pembangunan infrastruktur jembatan, jalan, rel kereta api serta program-program di bidang kesehatan dan sosial kemasyarakatan merupakan soal utama. Tapi di sisi lain ada soal-soal urgen yang terus menerus terjadi dan mendorong semakin menurunnya kepercayaan rakyat Papua terhadap Pemerintah Jakarta, termasuk Presiden Jokowi dan jajarannya.
“Hal-hal utama yang saya maksudkan adalah soal pelanggaran HAM dalam arti luas baik dalam konteks struktural maupun sistematis yang terus terjadi dan tidak pernah terselesaikan secara hukum dari masa ke masa oleh Pemerintah Indonesia selama ini,” ucap Warinussy.
Lanjut dia, “Bisa dikatakan bahwa sepanjang hampir satu tahun masa pemerintahannya, presiden Jokowi belum sama sekali mau memberi perhatian serius terhadap penyelesaian masalah-masalah utama dan penting yang terjadi dan terus mengemuka selama lebih dari 50 tahun di Tanah Papua sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).”
Sementara itu, John NR Gobai, ketua Dewan Adat Daerah Paniyai saat di konfirmasi melalui telepon selulernya, Senin (11/4/2016) malam mengatakan. Orang Papua meninginkan agar Jokowi tidak melupakan janji-janjinya.
“Kami hanya ingin presiden tidak lupa pada janjinya saja, kalau hanya datang dan pergi begitu saja, tanpa ada kejelasan yang jelas sama saja bohong sebab tangisan korban tak bisa dihapus dengan pembangunan,” ujarnya.
Gobai mengatakan, dirinya dan seluruh rakyat Papua menginginkan agar kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua diselesaikan. Terutama kasus Paniai berdarah yang terjadi pada 8 Desember 2014 di Enarotali, Paniai.
“Saya tidak berkomentar panjang lebar, saya hanya ingin kasus Paniai yang terjadi pada 8 Desember 2014 lalu yang telah terjadi pembunuhan terhadap masyarakat dan anak sekolah yang dilakukan oleh TNI/Polri bisa terselesaikan dan ungkap siapa nama pelakunya. Hanya itu saja. Jokowi ko rasa susah ka?’’ ucap Gobai.
Editor: Arnold Belau
HARUN RUMBARAR
