PANIAI, SUARAPAPUA.com — Aparat keamanan baik Polri maupun TNI dituding sebagai sumber utama dalam berbagai rangkaian konflik yang terjadi di wilayah kabupaten Dogiyai.
Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Dogiyai menyatakan, karena itu Kapolda Papua diingatkan untuk tidak menambah pasukan ke Dogiyai. Aparat keamanan berlebihan yang sedang bertugas di Dogiyai diminta segera ditarik kembali.
“Produk dari segala konflik yang terjadi di kabupaten Dogiyai itu aparat keamanan kolonial Indonesia yang katanya punya tugas untuk mengamankan daerah. Selalu ciptakan konflik, mereka sumber utama,” ujar Saugas Goo, ketua KNPB wilayah Dogiyai, saat menghubungi suarapapua.com, Kamis (17/11/2022).
Saugas Goo menyatakan hal itu menanggapi operasi penyisiran disertai penembakan membabi buta ke berbagai arah yang dilakukan aparat gabungan Polri-TNI di kampung-kampung dalam kota Mowanemani, distrik Kamuu, Sabtu (12/11/2022) dan berlanjut lagi beberapa hari hingga Rabu (16/11/2022).
Masalah sekecil apapun yang sebenarnya bisa diselesaikan baik-baik, tetapi menurut Goo, justru aparat keamanan selalu memperkeruh situasi dengan menggunakan senjata sebagai solusi cepat atasi persoalan.
“Kenapa setiap kali konflik, ada saja korban jiwa dan benda? Karena aparat awalnya selalu ciptakan situasi pakai senjata dengan lepaskan tembakan yang bikin masyarakat terpancing emosi,” ujarnya.
Hal itu kata Saugas Goo kembali diperlihatkan dalam penyisiran aparat keamanan di kampung-kampung dalam kota di distrik Kamuu, Rabu (16/11/2022) kemarin. Aparat secara tiba-tiba mengeluarkan tembakan membuat semua warga kaget dan takut hingga memilih mengungsi ke distrik lain.
“Aparat menyisir dengan sangat brutal. Padahal di kampung-kampung itu ada perangkat desa, ada kepala kampung, ada tokoh masyarakat. Seharusnya sampaikan tujuan mereka menyisir apa, supaya aparat desa lanjut jelaskan ke masyarakat. Tapi tidak, aparat main tabrak, terus sambil lepas peluru sembarangan lagi. Ini sumber konflik,” tuturnya.
Lanjut Goo, “Dari penyisiran ini saja kita bisa lihat yang menjadi produk utama ciptakan masalah di Dogiyai itu siapa dari dulu sampai sekarang, masyarakat atau aparat kolonial?”
Tindakan penyisiran menambah trauma berkepanjangan. Apalagi aparat suka tembak ke semua arah dengan seenaknya. Situasi tersebut membuat masyarakat selalu dihantui rasa takut dan tidak nyaman.
“Pemerintah daerah, aparat keamanan, kita dengan berbagai komponen masyarakat sebenarnya lalu sudah sepakat untuk batas peta wilayah yang tidak boleh aparat keamanan dengan pedagang pendatang lewati. Maksudnya batas-batas untuk mereka bebas beraktivitas buat cari rejeki untuk hidup di ibukota Mowanemani. Itu batasnya di bambu kuning, kalau bagian utara dari ujung bandara sampai kampung Ikebo, terus bagian barat dari tempat perusahaan Dewa sampai di kantor Bappeda. Tapi kesepakatan ini aparat keamanan sekarang langgar, dan masyarakat punya trauma tambah lagi. Kesalahan siapa, semua sudah tahu itu,” tandasnya.
Untuk itu, agar Dogiyai aman, masyarakat pendatang dan asli dapat beraktivitas terus dengan bebas, kesepakatan itu, menurut Goo, semua pihak terutama aparat keamanan harus patuhi.
“Polda Papua dan Kapolres Dogiyai stop datangkan pasukan ke Dogiyai dan yang ada itu segera ditarik. Kehadiran aparat banyak-banyak ini yang bikin Dogiyai tidak aman,” tegas Goo.
Sementara, Yustinus Iyai, sekretaris KNPB Dogiyai, mengatakan, terkait tuduhan Kapolres Dogiyai di beberapa media bahwa KNPB dituduh sebagai biang kerusuhan akibat memprovokasi warga adalah pernyataan miring tanpa bukti.
“Kapolres bicara sembarangan saja. Terlalu mengada-ada tanpa data dan bukti di lapangan. Kami tegaskan bahwa itu tuduhan sangat tidak benar. Semua tahu, masyarakat bertindak secara spontan karena tidak terima lihat anak kecil ditabrak truk sampai tali perut keluar,” ujar Iyai.
Pewarta: Stevanus Yogi
