JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Mahasiswa Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura diminta tidak terlibat dalan politik praktis apapun jenisnya. Status kaum terpelajar harus dijaga dengan tidak mudah diperalat kelompok berkepentingan.
Hal ini ditegaskan Kiri Keroman, ketua I Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Uncen, saat bertandang ke kantor redaksi suarapapua.com, Rabu (29/3/2023) sore.
“Melihat kondisi baru-baru ini, mahasiswa Uncen mendorong dan mengawal proses hukum pelaksana tugas bupati Mimika sebagai tersangka kasus korupsi yang disidangkan di Pengadilan Negeri klas IA Jayapura. Ini saya kira bagian dari politik praktik,” katanya.
Keroman ingatkan mahasiswa tak boleh menjadikan Uncen sebagai batu loncatan bagi kepentingan sekelompok dan individu.
“Kita sebagai mahasiswa mesti independen dalam mendorong setiap persoalan dan dinamika di Tanah Papua. Tidak bisa berpihak kepada satu pihak saja. Dan setiap agenda yang mau dilakukan harus ada kesepakatan bersama,” ujarnya.
Keroman menyinggung isu yang berkembang bahwa mahasiswa Uncen mendorong proses hukum pelaksana tugas bupati Mimika di pengadilan itu bukan kesepakatan antara BEM dan MPM. Menurutnya, hal tersebut bagian dari praktek-praktek yang terjadi di Papua.
“Artinya bahwa harus ada kesepakatan bersama oleh setiap pimpinan mahasiswa dari Uncen dalam mendorong setiap agenda persoalan di Tanah Papua. Itu sudah pernah kita lalui dan lakukan. Saya tidak larang untuk menyampaikan pendapat, tetapi saya tidak suka kalau ada yang mengatakan Uncen dan terlibat dalam politik praktis,” ujarnya.
Keroman mengungkapkan, munculnya sekelompok mahasiswa Uncen yang sedang mendorong kasus korupsi oleh Plt bupati Mimika adalah ilegal dan bukan agenda resmi mahasiswa Uncen. Karena menurutnya, pimpinan tertinggi lembaga organisasi mahasiswa Uncen tak mengetahui secara tertulis sesuai mekanisme organisasi mahasiswa.
“Kami menilai ada oknum, sekelompok konglomerat tertentu yang sedang memanfaatkan legalitas organisasi mahasiswa untuk dijadikan bahan tawar terhadap Plt bupati Mimika. Hal ini sudah melanggar, mencederai status mahasiswa yang independen, idealis dan kritis,” tegas Kiri.
Senada, Apniel Doo, ketua umum MPM Uncen, menyatakan, mahasiswa Uncen punya kemampuan memimpin ribuan mahasiswa, sehingga tidak semestinya dijadikan sebagai tameng oleh pihak-pihak berkepentingan memperalat organisasi mahasiswa.
“Sekelompok mahasiswa yang mendorong kasus korupsi Plt bupati Mimika itu kami menilai ada praktek-praktek politik praktis dengan melacurkan lembaga mahasiswa Uncen. Di sini, MPM Uncen tegaskan bahwa segera berhenti melacurkan organisasi mahasiswa atas nama apapun dan kepentingan apapun, politik praktis apa lagi,” ujar Doo.
Pewarta: Ardi Bayage
Editor: Markus You
