JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Perdana Menteri Papua Nugini James Marape mengatakan bahwa pemerintahannya “tetap teguh dan tidak terpengaruh” di tengah ancaman mosi tidak percaya minggu depan.
Pihak oposisi telah mengindikasikan bahwa mereka akan mengajukan mosi minggu depan setelah upaya-upaya yang gagal dalam sesi parlemen singkat di bulan Februari.
Marape mengatakan bahwa terlepas dari hiruk-pikuk pemungutan suara, pemerintahannya “tidak terpengaruh”.
“Jabatan atau posisi perdana menteri bukanlah hak asasi saya, seperti yang telah saya katakan berkali-kali. Jika ada orang lain di luar sana yang lebih baik dari saya, maka mereka dapat mengambil alih. Saya hanya melakukan tugas saya selama saya berada di sini,” katanya.
Perdana Menteri mengatakan bahwa jumlah anggota parlemen yang dimiliki pemerintah aman saat mereka mempersiapkan diri untuk pemungutan suara yang diharapkan, dengan Pangu Pati mempertahankan dukungan dari 59 anggota dan pendukung koalisinya tetap utuh, sementara oposisi dapat mengumpulkan 20 anggota parlemen pada saat ini.
Marape menyambut baik setiap tantangan dari oposisi atau pihak-pihak yang berseberangan di luar Parlemen, dengan menekankan hak mereka untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah sebagai bagian dari proses demokrasi dan kebebasan berekspresi.
Pemimpin oposisi Douglas Tumurisea mengatakan bahwa mereka telah diberitahu oleh Ketua Parlemen bahwa mereka dapat mengajukan mosi tidak percaya pada hari Selasa, 28 Mei mendatang, namun ia mengatakan bahwa mereka akan mengulur waktu untuk menilai manuver-manuver politik dalam beberapa hari ke depan.
Dia mengatakan dalam politik PNG, apapun bisa terjadi dalam waktu 24 jam.
Koresponden RNZ Pasifik di PNG, Scott Waide, mengatakan bahwa Kantor Pendaftaran Partai Politik perlu diberitahu secara resmi mengenai anggota parlemen yang telah mengundurkan diri dari partai mereka dan berpindah kesetiaan, sebelum mereka dapat memberikan suara pada mosi tersebut.
Tumuriesa mengatakan bahwa keprihatinan oposisi termasuk RUU Perusahaan Emas yang kontroversial, ketidakmampuan pemerintah saat ini untuk mengatasi pelanggaran hukum di negara ini dan biaya hidup yang terus meningkat.
“Kita semua tahu betul masalah valuta asing (valas) yang dihadapi negara ini. Kenaikan harga barang – contoh yang bagus, tiga minggu yang lalu sekantong beras Trukai dijual dengan harga 45 kina. Saat ini harganya menjadi 55, 56 kina dan harga-harga terus meningkat dan masyarakat kami di Papua Nugini benar-benar kesulitan,” katanya.
Ia juga mengangkat isu-isu yang sedang berlangsung terkait kelangkaan bahan bakar dan mencatat dampaknya terhadap para pelancong udara domestik dan internasional.
