JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Sebagai bentuk dukungan terhadap pembebasan bangsa Kanaky di Kaledonia Baru dari Prancis, Rakyat Papua yang tergabung di dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menggelar aksi dalam bentuk long march dari lapangan Tauboria Abepura menuju Perumnas Tiga Waena sambil menggelar orasi. Aksi itu dilakukan pada hari, Senin (10/6/2023).
Aksi yang dimediasi KNPB Pusat, KNPB Wilayah Sentani dan KNPB Numbay itu dimulai dari lapangan Tauboria, Abepura, Kota Jayapura pada pukul 14.00 WP. Selama satu jam perjalanan dari Lapangan Tauboria menuju Perumans Tiga Waena.
Setelah tiba jam 15:00 WP, massa aksi langsung gelar orasi dan membacakan statemen dukungan kepada rakyat Kanaky di Kaledonia Baru pada pukul 17:00 WP.
Aksi yang dikawal langsung oleh militan KNPB itu berlangsung aman dan terkendali hingga selesai. Militan KNPB adalah salah satu unit khusus yang dibentuk KNPB untuk mengawal setiap aksi-aksi KNPB.
Aparat kepolisian dari Polres Jayapura kota juga terlihat di lokasi aksi.
“Hari ini 150 tahun rakyat Kanaki di Kaledonia Baru dijajah oleh Prancis. Itu sama hal kami bangsa Papua yang dijajah selama 63 tahun oleh Indonesia. Pada hari ini kedua wilaya ini tidak baik baik saja. Nasib bangsa Kanaky tidak jau berbeda jauh dengan bangsa Papua,” kata Warpo Sampai Wetipo, Ketua I KNPB Pusat sebelum membacakan pernyataan KNPB di Perumnas Tiga Waena.
Warpo juga mengatakan, walaupun bangsa Kanaky terus ditindas, tetapi hingga hari ini tetap bangkit dan melakukan perlawanan. Bangsa West Papua tetap mendukung untuk Kanaky bebas dan berdaulat penuh dari Prancis.
“KNPB sebagai media rakyat sadar, berjuang tanpa kekerasan dan lawan berjuang dengan damai. Oleh sebab itu KNPB sebagai media wajib mendukung semua upaya yang dilakukan bangsa Kanaki.”
“Hari ini sejumlah KNPB Wilayah melakukan aksi sebagai bentuk dukungan terhadap Kanaky – termasuk KNPB Konsulat Timor Leste. Bahkan aksi yang sama juga digelar di Vanuatu,” kata Warpo.
Dengan demikian KNPB menyatakan;
- Hentikan Amandemen Konstitusi yang mengakomodir puluhan ribu warga pendatang – penjajah untuk menjadi pemilih di Kaledonia Baru. Berikan hak penentuan nasib sendiri yang seluas-luasnya bagi bangsa pribumi Kanak di Kaledonia Baru.
- Hentikan kelanjutan kolonialisme di Kanaky dan Pemerintah Prancis segera berunding dengan FLNKS untuk mendorong referendum yang fair bagi bangsa pribumi Kanak.
- Meminta kepada MSG, PIF dan PBB terlibat aktif dalam mendesak Pemerintah Perancis agar benar-benar mewujudkan dekolonisasi bagi bangsa Kanak dengan berpegang pada prinsip-prinsip Piagam PBB XI Pasal 73.
- Sejalan dengan proses dekolonisasi di New Caledonia (Kanaky), West Papua kembali menuntut penguasa Indonesia untuk hentikan pendudukan Korporasi, pendudukan imigran warga pendatang di tanah Papua dan pendudukan militer. Indonesia segera mendorong proses dekolonisasi bagi bangsa Papua di teritori West Papua.
Sebelumnya, dukungan serupa juga disampaikan United Liberation Movement for West Papua.
ULMWP menyampaikan dukungan yang kuat kepada pemimpin Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste dan saudara-saudara rakyat Kanaki di Kaledonia Baru yang menentang pengesahan konstitusi pemilihan di Kaledonia Baru.
ULMWP mengutuk kebijakan kolonial Prancis yang mengakibatkan ketegangan keamanan dan hilangnya nyawa sebagaimana laporan yang diterima belum lama ini.
“Kami mendukung posisi FLNKS dalam menentang proyek kolonial Prancis. Seperti halnya Papua Barat, sebagaimana yang ditengahi terkait persoalan Papua oleh Amerika Serikat, Belanda dan Indonesia tanpa konsultasi dengan penduduk asli Papua Barat pada awal tahun 1960-an – dan kemudian memilih segelintir pemimpin Papua Barat untuk memberikan suara di bawah paksaan yang disebut sebagai tindakan pilihan bebas,” kata Markus Haluk, Sekretaris Eksekutif ULMWP dalam surat solidaritanya kepada rakyat dan pemimpin Kaledonia pada, Minggu (16/5/2024).
Kata Haluk, pihaknya memahami dampak dari pemungutan suara oleh majelis nasional Paris terhadap hak penduduk pribumi Kanaki.
“Kami memahami dampak yang signifikan dari pemungutan suara di Majelis Nasional Paris terhadap penduduk asli setempat. Kami menyadari pentingnya kekuatan rakyat dan mengakui pentingnya persatuan dan ketahanan di tengah-tengah tantangan yang akan datang,” ujar Haluk.
