SORONG, SUARAPAPUA.com — Edi Sunardi resmi dikukuhkan gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu sebagai ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI) perwakilan provinsi Papua Barat Daya, Jumat (11/4/2025) di ruang pertemuan lantai tiga kantor gubernur PBD.
Gubernur Elisa Kambu menyampaikan apresiasi kepada BPKP yang bersedia hadir di provinsi PBD untuk melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap akuntabilitas pengelolaan pemerintahan pada pemerintah daerah di provinsi baru ini.
“Puji Tuhan, hari ini Papua Barat Daya resmi memiliki kepala perwakilan BPKP. Tugas mereka jelas, mengawasi pembangunan,” kata Elisa.
Tentunya perencanaan program strategis akan dilaksanakan, sehingga sangatlah penting membutuhkan peran BPKP untuk mengawal dan memastikan seluruh perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan dilakukan secara transparan.
“Upaya-upaya tersebut harus dilaksanakan dengan memerlukan kehadiran dan peran perwakilan BPKP,” ujarnya.
Elisa Kambu menyebut kehadiran BPKP sangat diperlukan untuk memberikan penguatan implementasi manajemen resiko, efektivitas pengendalian korupsi, peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, penguatan perencanaan, serta optimalisasi peran aktif daerah dalam mengawal pembangunan daerah.
“Kalau kita mau tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kita baik, pembangunan tata kelola keuangan yang baik, maka kolaborasi ini diperlukan,” tandasnya.
Sally Salamah, deputi bidang Akuntan pada BPKP RI, mengatakan, BPKP hadir di provinsi Papua Barat Daya untuk memperkuat pengawasan pembangunan guna mewujudkan pencapaian target pemerintah daerah.
“Harapannya adalah para Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (Apip) di lingkungan pemerintah provinsi Papua Barat Daya dan seluruh pemerintah daerah lainnya itu bisa kita bantu untuk peningkatan kompetensi dan kemampuan maupun kapabilitasnya guna memaksimalkan pengawasan,” ujar Salamah.
Sementara itu, Edi Sunardi menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan dan pengawalan pembangunan di provinsi termuda ini.
“Kami ingin memastikan perencanaan yang efektif, penganggaran yang sesuai aturan, serta pelaporan yang transparan dan akuntabel,” ujar kepala perwakilan BPKP RI Papua Barat Daya.
Edi menyatakan, peran BPKP sebagai mitra strategis pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Hal ini sangat penting demi terwujudnya provinsi Papua Barat Daya yang cerdas, sehat, dan produktif,” pungkasnya. []
