Tanah PapuaLa PagoSOPPY dan HA-JABASU Desak DPRD Yahukimo Hadir Terima Aspirasi

SOPPY dan HA-JABASU Desak DPRD Yahukimo Hadir Terima Aspirasi

DEKAI, SUARAPAPUA.com — Solidaritas Pemuda Peduli Yahukimo (SOPPY) dan Himpunan Alumni Jawa Bali Sumatera (HA-JABASU) mendesak dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten Yahukimo segera ada di Dekai untuk menerima aspirasi rakyat tentang penolakan Otonomi Khusus (Otsus) jilid II yang akan disampaikan besok, Rabu (7/4/2021) di Dekai.

Desakan ini dikemukakan Otniel Sobolim, koordinator SOPPY didampingi pengurus bersama anggota HA-JABASU serta korlap aksi, Senin (5/4/2021) di sekretariat HA-JABASU di Dekai.

“Kami punya agenda sudah matang tinggal sampaikan aspirasi rakyat Yahukimo kepada DPRD Yahukimo. Aspirasi ini respons rakyat tentang perpanjangan Otsus jilid dua,” ujar Otniel.

DPRD sebagai perwakilan rakyat diharapkan harus ada di tempat agar keluhan rakyat bisa disampaikan.

Baca Juga:  Diduga Dana Desa Digunakan Lobi Investasi Migas, Lembaga Adat Moi Dinilai Masuk Angin

“Selama ini semua anggota dewan ada di luar daerah. Ini sedikit lagi Jakarta sahkan perpanjang Otsus, sementara isi hati rakyat Yahukimo belum didengar. Kami yakin ini akan berdampak besar, sehingga sebaiknya DPRD dalam hal ini Komisi A harus ada di Dekai untuk menerima aspirasi rakyat,” tuturnya.

Otniel mengutip pasal 77 UU Otsus bahwa ketika Otsus berakhir, maka diserahkan kepada rakyat Papua. Untuk itulah DPRD harus mendengar aspirasi rakyat.

Di tempat sama, Elius Pase, ketua HA-JABASU mengatakan, pihaknya telah mengkaji implementasi Otsus bahkan termasuk rencana perpanjang serta wacana pemekaran daerah.

“Dari hasil kajian ilmiah oleh kami, bahwa Otsus memang tidak berhasil diimplementasikan. Selama ini yang ada hanya dana Otsus selalu dihabiskan oknum tertentu,” ujarnya.

Baca Juga:  Pembagian Paket Tidak Transparan Bagi Pengusaha Asli Papua

Elius mengungkapkan jika Otsus diperpanjang, dampaknya lebih besar dari yang sudah dialami rakyat selama 20 tahun terakhir.

“Otsus kalau dilanjutkan pasti akan menambah luka rakyat. Begitu juga dengan pemekaran daerah, justru membuka pintu besar bagi luar kuasai Tanah Papua. Hasil kajian inilah yang mau kami sampaikan ke DPRD. Jadi, kami tegaskan supaya wakil rakyat harus ada di Dekai,” tegas Elius.

Senada diungkapkan Lais Pahabol, yang mengaku persiapannya sudah final tinggal disampaikan ke dewan terhormat.

Menurut Lais, keputusan organisasi alumni mahasiswa dan pemuda tetap akan dilaksanakan.

Baca Juga:  Komnas HAM RI Didesak Selidiki Kasus Penyiksaan Warga Sipil Papua di Puncak

“Hari Rabu kami siap turun aksi. Maka, kami minta DPRD Yahukimo segera ke Dekai. Kalau mereka tidak ada, kami akan duduk kantor DPRD hingga pihak dewan terima aspirasi rakyat,” ujar Lais.

Ia tegaskan, agenda penyampaian aspirasi rakyat secara damai tanpa ditunggangi oleh pihak manapun. Aksi tersebut murni dari alumni mahasiswa dan pemuda.

“Kami terima informasi kalau aksi kami ditunggangi oleh KNPB dan organisasi kiri lainnya. Ini tidak benar. Kami tegaskan bahwa rencana aksi kami tidak distir atau dimanfaatkan pihak lain. Kami sudah punya kajian dan DPRD harus ada untuk terima,” tandasnya sembari berharap pihak keamanan memberikan ruang demokrasi.

Pewarta: Ardi Bayage
Editor: Markus You

Terkini

Populer Minggu Ini:

Bawaslu Lanny Jaya Minta KPU Perhatikan 30% Perempuan Dalam Perekrutan PPD

0
"Bawaslu sudah sarankan agar ukur kinerja sebagai bentuk bahan evaluasi, apakah PPD telah melakukan tugas sesuai aturan yaitu netral, jujur, adil dan profesional atau tidak. Jika PPD terlibat melakukan hal-hal di luar aturan itu harus menjadi pertimbangan, catatan penting. Bawaslu minta mempertimbangkan dan memutuskan karena banyak yang melakukan pelanggaran, tidak netral, pemicu masalah itu harus menjadi catatan penting bagi KPU untuk evaluasi total. Yang ada noda tidak perlu diakomodir lagi," tutur Dujan Kogoya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.