Kamis 2013-05-16 10:10:00
PAPUAN, Jayapura — Papuan Coruption Watch (PCW) menilai ada indikasi terjadi penyelewengan dana Otonomi khusus, terutama dalam periode 2008-2012, oleh sebab itu PCW Papua akan melakukan investigasi untuk melacak sejauh mana penyimpangan dan tersebut.
Bahkan, tidak tanggung-tanggung, PCW langsung membentuk tim investigasi yang terdiri dari sembilan orang, yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pembina PCW, Muhammad Riva’i Darus.
“Tim investigasi ini terdiri dari beberapa unsur, diantaranya 4 orang dari unsur PCW sendiri, 1 dari masyarakat, 4 orang dari unsur wartawan, dua dari media cetak dan dua dari media elektronik, hanya saja kita tidak bisa menyebutkan siapa nama wartawan tersebut,†jelas Ketua Dewan pembina PCW, Darus kepada wartawan di Swisbellhotel, Jayapura, Rabu(15/5/2013) siang.
Menurut Darus, tim investigasi ini akan bekerja selama 6 bulan untuk melacak menyimpangan dana otsus dengan wilayah yang akan menjadi bidikan adalah Provinsi Papua, Papua barat, sampai dengan Sulawesi, Bali dan Jakarta.
"Sumber-sumber temuan sendiri berasal dari informasi masyarakat, temuan dari hasil audit BPK-RI, serta hasil komunikasi dengan para jaringan baik di Provinsi Papua, Kabupaten dan Kota, serta Jakarta. Data sudah ada, kita akan melakukan investigasi, menggunakan undang-undan anti korupsi dan pencucian uang," katanya.
Dikatakan, tim investagasi yang dibentuk ini akan lebih fokus menyelidiki penggunaan dana otsus lima tahun terakhir sejak 2008 hingga 2009, karena dinilai ada peyimpangan yang besar.
"Khusus untuk Sulawesi, Bali dan Jakarta, menjadi bidikan kita, karena disana hasil korupsi dana Otsus bisa dijadikan tempat pencucian uang, dan Hasil temuan ini akan kami rekomendasikan kepada KPK dan aparat penegak hukum lainnya," tandasnya.
Sementara itu, Direktur eksekutif PCW, Hasbi Suaib mengatakan pihaknya merasa terpanggil untuk melakukan investigasi penyimpangan dana otsus sebab pelaksanaan otsus sudah menyimpang dari amanatnya.
"Kita harapkan agar dana Otsus dinikmati oleh masyarakat Papua, bukan hanya oleh beberapa pejabat saja,†tandasanya.
Saat disinggung soal langkah dari Gubernur Papua, Lukas Enembe yang akan melakukan audit anggaran sebelum dirinya memulai programnya di Kantor dok II Jayapura, Darus mengatakan PCW sangat mendukung langkah tersebut, hanya saja dirinya berharap agar langkah tersebut harus benar-benar dilakukan, bukan hanya sebagai penghias program saja.
“Kami juga berharap lembaga independent yang melakukan audit, sehingga datanya benar-benar valid dan tidak ada tekanan-tekanan,†terangnya.
 SEM MIRINO
