ArsipBucthar Tabuni : Rakyat Papua Tetap Perjuangkan Hak Politik

Bucthar Tabuni : Rakyat Papua Tetap Perjuangkan Hak Politik

Rabu 2013-05-01 10:39:30

PAPUAN, Jayapura— Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Bucthar Tabuni mengatakan rakyat Papua Barat akan tetap melakukan aksi untuk perjuangkan hak-hak politik bangsa Papua yang telah dimanipulasi oleh Indonesia sejak 50 tahun silam.

“Walaupun tempat untuk menyampaikan aspirasi kami tertutup, namum bagi kami tidak ada masalah, yang penting ada sedikit ruang untuk kami sampaikan pendapat tentang hari aneksasi bangsa Papua pada 1 mei 1963,” kata Tabuni, kepada suarapapua.com, ketika ditemui di Kampung Harapan, Sentani, Papua.

Ia menjelaskan, menyangkut tanggal 1 Mei, PNWP dalam sidang tahunan ke-1, telah memutuskan dan menetapkan Papua zona darurat, sebab situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua semakin buruk.

Kemudian, lanjut Tabuni, PNWP juga bersedia menjadi jembatan bagi pemerhati HAM dari luar, termasuk dari PBB untuk melihat situasi Papua yang sebenarnya.

“Kami harapkan agar bangsa Papua tetap tenang, karena kita bicara merdeka bukan karena jabatan, uang, termasuk pembangunan dan kesejahteraan, namun itu adalah hak politik bangsa Papua,” tegas mantan ketua umum KNPB ini.

Lanjut dia, pembangunan di tanah Papua adalah hak pemerintah untuk melaksanakannya, tetapi hak politik bangsa Papua tetap akan diperjuangkan melalui lembaga politik bangsa Papua Barat yang telah terbentuk.

Sementara itu, Wakil Ketua PNWP, Harry  Ronsumbre menambahkan, PNWP akan tetap mendorong self determination atau hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat.

“Self determination untuk penyelesaian status politik bangsa Papua Barat yang akan kami dorong sampai di PBB, ini untuk menyelesaikan masalah politik bangsa Papua secara menyeluruh," ujar Ronsumbre menambahkan.

ARNOLD BELAU

Terkini

Populer Minggu Ini:

Mahasiswa Papua di Gorontalo Desak Presiden Jokowi Tarik Aparat Militer dari...

0
Kehadiran aparat TNI di Kabupaten Puncak membuat masyarakat mengalami traumatik dan tidak ada kebebasan hidup walaupun diderah sendiri. Pemerintah Puncak dalam hal ini Pj Bupati, Darwin Tobing untuk tidak tidur, tetapi dengan segera membatasi akses aparat TNI-Polri yang semena-mena di sana.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.