ArsipPembangunan Alun-alun Salib di Wamena Lamban, PPK: Anggarannya Bertahap

Pembangunan Alun-alun Salib di Wamena Lamban, PPK: Anggarannya Bertahap

Kamis 2015-10-01 07:08:21

WAMENA, SUARAPAPUA.com — Pembangunan Wio Silimo atau Alun-alun Salib di kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, sejak dua tahun lalu tak dikerjakan karena anggarannya dialokasikan bertahap.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Sucito mengatakan, pembangunan Wio Silimo ini bukan tidak dilakukan, tetapi tergantung alokasi dana yang disediakan setiap penganggaran.

“Memang seluruh anggaran yang dibutuhkan sebanyak Rp160 Miliar, tetapi itu tidak semua dianggarkan dalam satu tahun. Seperti tahun 2015 ada sekitar Rp.19 Miliar dan itu bertahap,” kata Sucito kepada suarapapua.com, Kamis (1/10/2015) di Wamena.

Sementara, mengenai penegasan DPRD Jayawijaya untuk segera mengosongkan material yang bukan peruntukan bagi pembangunan Wio Silimo, kata Sucito, pihaknya bersama DPRD dan kontraktor telah berdialog untuk mencari solusi.

“Setelah pernyataan itu disampaikan, kami sudah lakukan wawancara dan telah sampaikan kepada kontraktor untuk kosongkan. Sebenarnya material yang ditampung di area pembangunan Wio ini untuk perbaikan jalan Yos Sudarso, karena memang dekat,” jelas Sucito.

Sebelumnya, lantaran pembanguunan Wio Silimo lamban dan terkesan mengulur-ulur waktu, DPRD Jayawijaya meminta dengan tegas supaya segera mengosongkan material yang memang bukan diperuntukan bagi pembangunan Wio Silimo.

“Kan sudah dua tahun ini pembangunan Wio Silimo macet, kenapa material bukan untuk bangun Wio Silimo ditampung di area sini. Saya minta pengusaha dan kontraktor yang menempati tempat ini untuk segera kosongkan sebelum bulan Desember,” ujar Herman Pabika, Ketua Komisi A DPRD Jayawijaya, belum lama ini.

Editor: Mary

ELISA SEKENYAP

Terkini

Populer Minggu Ini:

Aparat Hadang dan Represi Aksi Demo Damai Mahasiswa Papua di Bali

0
“Kondisi hari ini, rakyat Papua menghadapi situasi represif, intimidasi serta pembunuhan yang sistematis dan terstruktur oleh negara pasca otonomi khsusus diberlakukan tahun 2001. Akibatnya, konflik berkepanjangan terus terjadi yang membuat aparat TNI/Porli menuduh warga sipil dengan sembarangan,” tutunya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.