JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Gereja-Gereja Pasifik kembali menyatakan komitmen solidaritasnya untuk mendukung hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa West Papua dan mendukung penuh West Papua dimasukan dalam daftar dekolonialisasi PBB.
Komitmen itu disampaikan Dewan Gereja-Gereja Pasifik atau Pacific Conference of Churches (PCC) mewakili 30 gereja anggota dan 9 Dewan Gereja Nasional setelah Sidang Umum PCC ke 11 yang diselenggarakan dari tanggal 26 Oktober – 1 November 2018 di Mangere Auckland, Aotearia – New Zealand.
“Kita merenungkan tema, ‘Menyanyikan Nyayian Tuhan di Negeri Asing”, dari Mazmur 137:4. Kita juga mendengar teriakan komunitas kita yang berjuang untuk menyanyikan lagu Tuhan sebagai lagu kebebasan dan keadilan di tanah mereka sendiri.
Dengan demikian, kami menegaskan kembali komitmen kami terhadap perjuangan penentuan nasib sendiri saudara-saudara kami di Tanah Papua dan menyatakan dukungan kuat kami untuk dimasukkan dalam daftar PBB untuk Dekolonisasi,” tulis PCC melalui release yang dikirim ke redaksi suarapapua.com, Sabtu (24/11/2018).
PCC juga mewakili 30 gereja anggota dan 9 Dewan Gereja Nasional menyerukan kepada gereja-gereja di Pasifik untuk menyisihkan waktu pada Minggu ke 2 bulan Desember tahun 2018 sebagai hari untuk mengingat saudara-saudara di West Papua dalam liturgi dan doa ibadah.
“Kami menyerukan kepada gereja-gereja di Pasifik untuk memakai pakaian berwarna merah dan hitam di setiap hari Rabu sebagai bentuk dukungan bagi kebebasan di West Papua.
Kami juga menyerukan kepada Indonesia untuk segera hentikan pengabaian secara terang-terangan terhadap penduduk asli West Papua yang jelas-jelas dalam situasi pelanggaran HAM. Terutama tindakan pelanggaran HAM yang sedang berlangsung dan upaya selanjutnya untuk memanipulasi penduduk Papua dengan migrasi yang secara paksa ke Papua.”
Selain itu, PCC menyerukan agar mengakhiri eksploitasi tanah adat di West Papua dan memberikan peluang pendidikan yang lebih besar kepada penduduk pribumi, termasuk kesempatan kerja bagi penduduk pribumi.
Selain itu, pihaknya juga menegaskan kembali dukungannya selama hampir setengah abad terakhir kepada gereja anggota PCC, Gereja Maohi Nui (French Polynesia-Tahiti) Protestan tentang masalah lingkungan yang terkontaminasi dengan manusia), degradasi sosial dan ekonomi di wilayah Maohi Nui sebagai akibat dari pengujian Nuklir Prancis.
“Kami menegaskan kembali resolusi 2011 dari Pemimpin Gereja Pasifik yang mendukung prasasti ulang wilayah Maohi Nui pada daftar wilayah non-otonom di PBB. Kami serukan kepada pelapor khusus Human Council PBB untuk melakukan misi pencarian fakta di wilayah Maohi Nui yang dibuat di Komite Keempat Majelis PBB Urusan Dekolonisasi Politik tahun ini.
Kami juga menegaskan kembali dukungan penuh kami terhadap klaim yang sedang berlangsung oleh Gereja Maohi Protestan kepada Dewan HAM PBB, terkait pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan terhadap rakyat Maohi Nui selama periode tiga puluh tahun pada saat uji coba Nuklir Prancis di Atol Morurua dan Fangataufa di Maohi Nui.”
REDAKSI
