JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Sebuah blok besar negara-negara Afrika, Karibia dan Pasifik telah menulis surat kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atas keprihatinan mereka soal West Papua.
Surat dari Organisasi Negara-negara Afrika, Karibia dan Pasifik (OACPS) sebagaimana dilansir dari Radio New Zealand, Selasa (7/9/2021) meminta “suatu misi mendesak ke Papua Barat untuk memberikan laporan berbasis bukti dan informasi tentang situasi hak asasi manusia” di sana [tanah Papua].
Surat tersebut dikirim oleh President-in-Office of the OACPS Council of Ministers, Jeremiah Manele, Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon.
OACPS mengatakan bahwa pihaknya mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua Barat. Namun Sekretaris Jenderalnya Georges Rebelo Pinto Chikoti, menegaskan kembali “komitmen teguh OACPS terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum dan prinsip-prinsip demokrasi”.
Chikoti mengakui pekerjaan para pemimpin Forum Pulau Pasifik (PIF) tentang situasi di Papua Barat, bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip subsidiaritas dan saling melengkapi, kelompok Afrika, Karibia dan Pasifik akan terus menerima pembaruan dan bimbingan dari pimpinan forum.
Dua tahun lalu, para pemimpin Forum Pasifik sepakat untuk menekan Indonesia agar mengizinkan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (ONHCR) masuk ke wilayah Papua.
Badan regional sedang mencari laporan independen tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang luas di Papua
Dalam beberapa tahun terakhir, ONHCR berulang kali meminta akses, dan Jakarta dilaporkan telah secara luas setuju, namun kunjungan belum terwujud.
Editor: Elisa Sekenyap
