JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Provinsi Shefa di Vanuatu mengakui Benny Wenda sebagai presiden sementara pemerintah sementara Papua Barat.
Provinsi Shefa adalah otoritas pertama di negara Vanuatu yang secara resmi mengakui pemerintah Papua Barat yang merdeka. Secara historis, Vanuatu merupakan negara yang paling vokal bicara dan mendukung hak penentuan nasib sendiri Papua Barat.
Benny Wenda sendiriadalah seorang aktivis pro-kemerdekaan Papua Barat yang melarikan diri dari penganiayaan dan pemenjarahan di tanah airnya di Papua di bawah kendali Indonesia yang saat ini telah diberikan suaka di Inggris pada 2003.
Setahun yang lalu, sebagai Ketua United Liberation Movement for West Papua, Wenda mengumumkan bahwa mereka membentuk ‘Pemerintahan Sementara’ West Papua, dengan dirinya sebagai presiden sementara.
Pengakuan Shefa [salah satu provinsi di Vanuatu] terhadap pemerintah itu diumumkan oleh Sekretaris Jenderal pemerintah provinsi Shefa, Morris Kaloran, ketika memeriakan 60 tahun proklamasi kemerdekaan Papua Barat di Vanuatu. Proklamasi kemerdekaan itu dibayangi oleh perjanjian kontroversial yang ditengahi Amerika Serikat yang membuka jalan bagi Indonesia untuk mengambil kendali Papua Barat.
Kaloran mengatakan, Pemerintah sementara dan ULMWP serta Presiden Sementara West Papua adalah wakil sah rakyat Papua Barat dan dalam perjuangan mereka.
Dalam isyarat simbolis, provinsi Shefa telah mengadopsi orang-orang Melanesia asli dari Papua Barat dan perjuangan mereka untuk penentuan nasib sendiri dan pembebasan dari kekuasaan Indonesia.
“Nasib dua Melanesia kami di Papua Barat dan Vanuatu bergabung. Orang-orang Papua Barat tetap diperbudak dan dijajah di abad ke-21, tunduk pada diskriminasi, pembunuhan dan operasi militer,” kata Kaloran.
“Perjuangan kemerdekaan mereka yang gagah, di bawah bimbingan dan kepemimpinan Pemerintahan Sementara ULMWP, semakin mendekati kemenangan. Sampai orang-orang Papua Barat, tidak ada seorang pun di Melanesia yang bebas.”
Pemerintah Indonesia menentang klaim ULMWP untuk mewakili orang Papua Barat, dengan mengatakan bahwa orang-orang di provinsi Papua di Indonesia memiliki hak demokratis seperti orang lain di republik ini.
Baik Indonesia dan ULMWP telah diberikan keanggotaan dalam Melanesian Spearhead Group, yang anggota penuhnya Papua Nugini, Fiji, Vanuatu, Kepulauan Solomon dan Kanaks Kaledonia Baru telah menyatakan keinginan agar Jakarta terlibat dalam dialog dengan orang Papua Barat tentang keluhan mereka.
Sumber: Radio New Zealand
Editor: Elisa Sekenyap
