BeritaKetua Sinode GKI Minta Presiden Buka Ruang Dialog Soal Otsus Papua

Ketua Sinode GKI Minta Presiden Buka Ruang Dialog Soal Otsus Papua

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Pendeta Andrikus Mofu sebagaimana dikutib dari seputarpapua.com mengatakan, menyangkut evaluasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang segera berakhir 2021. Ia menyebut sudah bukan rahasia umum bahwa Otsus menuai pro dan kontra di kalangan orang Papua.

“Bahkan ada berbagai faksi yang menyatakan sikap, termasuk berkaitan dengan status integrasi Papua. Ada kelompok yang mengatakan integrasi ini belum selesai,” kata Pdt. Mofu dalam konferensi pers virtual yang diselenggarakan PGI, Kamis (24/9/2020).

Karena itu, kembali lagi, Ia meminta Presiden Jokowi membuka ruang dialog, untuk semua pihak, semua komponen di Papua. Tidak membatasi dalam kelompok-kelompok tertentu saja.

Baca Juga:  Masyarakat Tolak Pj Bupati Tambrauw Maju Dalam Pilkada 2024

Ia menyesalkan sebagaimana situasi yang dapat disaksikan saat ini, adalah berbagai rekayasa untuk menghadirkan tokoh-tokoh atasnama orang Papua, berbicara atasnama Papua soal otsus dan rentetan masalah lainnya.

“Sekali lagi, ini tidak akan pernah menyelesaikan masalah di Papua. Karena itu, saya minta hal-hal semacam ini perlu diselesaikan dengan baik,” katanya.

Keamanan

Sementara itu, Pdt. Mofu juga meminta Presiden segera mengevaluasi khususnya berkaitan dengan pengiriman dan penempatan pasukan keamanan secara massif di Papua.

“Pertanyaan kita, ada apa, apakah kita kembali dalam sejarah kelam masa lalu menempatkan Papua sebagai daerah operasi militer (DOM), yang pada akhirnya, tidak pernah menyelesaikan masalah di Papua. Justru sebaliknya, menimbulkan masalah-masalah baru,” kata dia.

Baca Juga:  Velix Vernando Wanggai Pimpin Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua

Sebagai pemimpin gereja, Ia pernah menyampaikan kondisi ini di hadapan Kapolri dan Panglima TNI bahwa jangankan rakyat, pemimpin gereja justru berada dalam ketegangan yang luarbiasa ketika berbicara soal Papua.

Ia berpendapat, masalah Papua telah terbukti tidak akan pernah bisa diselesaikan melalui pendekatan militeristik. Hal ini, menurut dia, justru akan menimbulkan masalah baru dan memperdalam luka bagi rakyat Papua.

Baca Juga:  Direpresif Aparat Kepolisian, Sejumlah Massa Aksi di Nabire Terluka

“Ketegangan dua belah pihak ini harus diselesaikan. Kita tidak bisa selesaikan masalah Papua dengan langkah-langkah operasi militer. Sebagai pimpinan umat, kami perlu menyampaikan ini,” kata dia.

Pdt. Mofu sekali lagi mengaku dilema dalam menyuarakan keadilan dan kemanusiaan di Papua, dengan sudut pandang separatis oleh pemerintah di Jakarta tanpa menilik akar masalah.

“Kita berada dalam dua ketegangan. Ketika kita bicara tidak atasnama Jakarta, kita dicurigai. Ketika kita bicara atasnama orang Papua tentang keadilan dan kemanusian, kita juga dicurigai,” ujarnya. (*)

Terkini

Populer Minggu Ini:

Pengusaha OAP Buka Palang Kantor 10 OPD Setelah Ada Kesepakatan

0
"Kami siap buka palang yang kami lakukan. Palang dibuka bukan hanya karena telah ada kesepakatan bersama pengusaha asli Papua, penjabat bupati Sorong, pimpinan OPD dan perwakilan MRP PBD dalam rapat tertutup. Tetapi kami buka palang ini karena kami juga mendukung pemerintah kabupaten Sorong dalam pelayanannya," kata Marko Vanbasten Kadakolo di depan kantor bupati Sorong, Senin (13/5/2024) sore.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.