SENTANI, SUARAPAPUA.com— Jaring aspirasi masyarakat asli Papua, Anggota MRP Pokja Perempuan, Orpa Nari, melakukan reses bersama seluruh pimpinan organisasi perempuan asli Papua dan perempuan nusantara yang tergabung dalam Gabungan Organisasi Wanita (GOW) di Kabupaten Jayapura, Sabtu (25/9/2021).
Dalam masa penjaringan itu, ada keluhan yang disampaikan, terutama terkait 100 UMK yang tidak dilibatkan dalam iven PON Papua oleh pengurus PON. Terutama pengurus dan organisasi perempuan asli Papua yang ada di Kabupaten Jayapura.
“Kami mendengarkan langsung dari kelompok-kelompok perempuan bahwa banyak hal yang di siapkan dalam rangka persiapan PON. Ada 100 UKM yang tergantung dalam kelompok kerajinan dan souvenir yang sudah mengikuti tahapan persyaratan oleh BP PON provinsi, dan kabupaten untuk terlibat memasarkan hasil kerajinan tangan mereka namun. Nampai saat ini kenyataan yang kami lihat UMK-UKM ini tidak dilibatkan dan di tempatkan pada stand-stand yang disediakan di setiap venue yang ada di kabupaten Jayapura,” tutur Orpa.
Sehingga, kata Orpa, UKM milik perempuan Papua tidak memiliki tempat untuk memasarkan hasil produksi kerajinan tangan mereka. Termasuk sovenir dan cemilan khas Papua.
“Kabupaten-kabupaten lain juga terus berdatangan membawa kerajinan tangan mereka untuk di jual dalam ivent PON, namun mereka ini belum mendapat tempat sehingga dalam reses ini kami meminta kepada pemerintah provinsi Papua dan kabupaten Jayapura serta panitia PON agar bisa menyiapkan tempat yang baik bagi mama-mama untuk usaha,” kata Orpa.
Mama-mama pemilik usaha UKM dan pengerajin juga menyarankan kepada MRP agar menyiapkan tempat yang khusus dan mengakomodir mereka.
“Dalam reses ini juga dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka upaya memproteksi hak-hak dasar orang asli Papua, terutama mama-mama Papua, yang sudah menyiapkan souvenir, kerajinan tangan dan cemilan khas Papua di akomodir dalam satu tempat agar mereka juga bisa dapat uang.”
“Kesempatan dalam ivent PON ini khususnya sukses ekonomi, karena hampir 95 persen dalam kehidupan keluarga di Papua pencari nafkah adalah nama-nama. Sehingga aspirasi yang di sampaikan ini dapat diperhatikan oleh BP PON,” tuturnya.
Sementara Elies Yantewo, mewakili tokoh perempuan kabupaten Jayapura wilayah lembah Grime dalam reses tersebut meminta MPR untuk memfasilitasi mama-mama Papua dari 5 wilayah adat yang tidak terakomodir di stand-stand yang ada.
“Hampir sebagian besar UMKM milik perempuan, hasil kerajinan tangan dari mama-mama yang datang dari daerah belum mendapat tempat. Semoga mereka ini dapat di akomodir di satu tempat yang layak untuk mereka jualan,” tukasnya.
Pewarta: Agus Pabika
Editor: Elisa Sekenyap
