HRW: Apakah Represi Terhadap KNPB Legal?

Andreas Harsono, Konsultan Human Rights Watch (HRW) untuk Indonesia (Foto: Ridha Sabayang).

Andreas Harsono, Konsultan Human Rights Watch (HRW) untuk Indonesia (Foto: Ridha Sabayang).

PAPUAN, Jakarta — Konsultan Human Rights Watch (HRW) untuk Indonesia, Andreas Harsono mempertanyakan tindakan aparat keamanan Indonesia yang melakukan penembakan hingga 22 orang anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) meninggal sepanjang tahun 2012, dan 55 orang ditangkap, serta membuat ratusan orang lainnya terluka.

“Tapi bikin 22 orang KNPB meninggal dengan penembakan, serta puluhan ditangkap, dan entah berapa ratus terluka, tanpa ada proses peradilan yang transparan, serta tanpa mekanisme internal terhadap prosedur kerja polisi di Papua, menimbulkan pertanyaan apakah represi terhadap KNPB ini legal?.”

Pernyataan tersebut ditegaskan Andreas , saat di wawancarai suarapapua.com, Kamis (03/01/2013) tadi malam.

Menurut Harsono, boleh jadi alasan polisi benar bahwa ada anggota-anggota KNPB terlibat kekerasan, menyerang pendatang atau menyerang aparat keamanan, namun aparat harus menunjukan secara transparan.

“Persoalan kepolisian adalah bekerja dengan transparan. Bisakah polisi tunjukkan kerja transparan? Sebaliknya, KNPB juga perlu lakukan investigasi internal, selidiki tuduhan-tuduhan polisi bahwa anggota KNPB ada terlibat kekerasan,” ujarnya.

Harsono juga berharap, organisasi pimpinan Victor Yeimo ini dapat segera mengumumkan hasil investigasi, serta bikin keputusan untuk mengeluarkan anggota KNPB yang dinilai terlibat dalam berbagai aksi kekerasan.

Seperti ditulis media ini sebelumnya, Victor F Yeimo, Ketua Umum KNPB menyatakan 22 Anggota KNPB Tewas Sepanjang Tahun 2012 karena ditembak mati aparat keamanan Indonesia, 55 orang mendekam di penjara, serta beberapa diantaranya menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Polda Papua hingga saat ini.

Yeimo memprediksi, di tahun 2013 mendatang pembunuhan dan penangkapan terhadap aktivis KNPB masih akan terus dilancarkan Polda Papua dengan memakai Undang-Undang terorisme.

OKTOVIANUS POGAU

Shortlink:

Posted by on January 4, 2013. Filed under PAPUA. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Response

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>