Senin 2013-05-06 10:36:15
PAPUAN, Jayapura— Rocky Wim Medlama, Juru bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyesalkan tindakan aparat keamanan yang sangat berlebihan dalam menyikapi peringatan 50 tahun hari aneksasi Papua ke dalam Indonesia, pada 1 Mei 2013 lalu.
"Aparat telah melakukan tindakan yang sangat brutal terhadap rakyat Papua yang tak punya senjata dan tidak melakukan perlawanan," kata Wim, kepada suarapapua.com, Senin (6/5/2013).
Menurut Wim, laporan yang diterima KNPB, di Sorong, aparat menembak mati dua orang, dan tiga lainnya sedang dalam keadaan kritis dan sedang menjalani perawatan di rumah sakit.
Di Biak, aparat juga melakukan penembakan terhadap dua warga sipil. Di Timika, 16 orang ditangkap dan masih ditahan hingga saat ini di Polres Mimika.
"Kami selalu pertanyakan kepada aparat, dalam hal ini polda Papua yang sampai saat ini tidak buka akses dan ruang demokrasi di tanah Papua. Kalau di Jawa orang demo dengan ribuan massa namun tidak mendapat larangan, dan biasa-biasa saja.
Bahkan, kami yang mau kumpul untuk berdoa saja tidak di ijinkan, dan bahkan diancam dengan senjata, termasuk memenjarakan yang ditangkap," ujar Medlama.
"Kalau praktek demokrasi di tanah Papua seperti ini, apakah kami masih bagian dari Indonesia? Jadi kami meminta kepada Pangdam dan Kapolda Papua, serta Gubernur untuk segera membuka ruang demokrasi sesuai dengan UU yang berlaku di tanah Indonesia,," tegasnya.
Dikatakan, semakin lama hak rakyat Papua diteror, ditekan, diintimidasi, dikejar dan dipenjarakan, maka tentu akan semakin membangkitkan semangat perlawanan terhadap pemerintah Indonesia di tanah Papua.
Medlama juga meminta agar pemerintah Indenesia dapat membuka akses bagi jurnalis asing, dan pengamat internasional untuk datang ke Papua melihat penderitaan bangsa Papua.
ARNOLD BELAU
