BeritaSuara MahasiswaPemkab Yahukimo dan PGGJ Diminta Perhatikan Keamanan Warga Sipil

Pemkab Yahukimo dan PGGJ Diminta Perhatikan Keamanan Warga Sipil

Editor :
Elisa Sekenyap

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Yahukimo (IPMY) Koordinator Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta mendesak Pemerintah daerah Yahukimo dan Persekutuan Gereja-Gereja Yahukimo (PGGY) untuk memastikan keamanan warga sipil di Yahukimo yang kurang nyaman.

Pernyataan ini disampaikan mahasiswa Yahukimo di Yogyakarta berdasarkan situasi yang terjadi belakangan ini di Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan.

Baca Juga:  Mahasiswa Puncak Papua Tolak Pemekaran Tiga DOB yang Sarat Kepentingan 

Nius Itlay, Ketua IPMY Koordinator Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan kondisi keamanan di Yahukimo tidak kondusif.

“Kami melihat bahwa kondisi saat ini di Yahukimo tidak kondusif sehingga kami menuntut dan mendesak pemerintah daerah, terkhusus bupati dan wakil bupati perlu mengambil tindakan yang tegas agar warga sipil di sana dapat beraktifitas dengan baik tanpa ada tekanan dari aparat,” ujar Itlay di Asrama Yahukimo di Yogyakarta pekan ini.

Baca Juga:  Mahasiswa Moni Tolak Pemekaran dan Mendesak Aparat Adili Pelaku Penembakan Goliat Sani

Senada disampaikan Setayus Yalak, salah satu mahasiswa Yahukimo di Yogyakarta bahwa pihaknya minta kepada pihak Pemerintah Yahukimo untuk memperhatikan masyarakat sipil di sana.

“Dari apa yang kami ketahui dari kondisi di Yahukimo bahwa terjadi tekanan aparat kepada warga sipil di sana, sehingga kami minta kepada persekutuan gereja-gereja di Yahukimo dan pemerintah mengambil tindakan tepat untuk melihat rakyat di sana,” tukasnya.

Baca Juga:  Buku Terbaru Karya Nyamuk Karunggu Disita dan Terancam Diberedel

“Sampai saat ini belum ada ketegasan terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sana. Tidak ada ketegasan dari pemerintah daerah Yahukimo. Kami minta untuk segera tangani.”

Terkini

Populer Minggu Ini:

MPR for Papua Dibentuk, Fokus Bantu Pemerintah Atasi Masalah Papua

0
“Maksud diadakannya MPR for Papua adalah untuk mencari solusi dan menjadi perpanjangan bagi MPR guna membantu pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan Papua secara komprehensif, terutama dari sisi politik,” ujar Ahmad Muzani usai pertemuan di DPR RI, Rabu (23/4/2025).

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.