ArsipMahasiswa Desak Nama Bandara Rendani Manokwari Diganti

Mahasiswa Desak Nama Bandara Rendani Manokwari Diganti

Senin 2013-05-06 10:31:45

PAPUAN, Jayapura — Mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Perwakilan Mahasiswa (DMP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) dan Ikatan Mahasiswa Manokwari (IMMAN) mendesak pemerintah daerah kabupaten Manokwari untuk segera mengganti nama Bandar Udara Reindani, Manokwari, Papua Barat.

“Tentang pergantian nama fasilitas umum ini sudah diataur dalam Perda Kabupaten Manokwari Nomor 21 tahun 2008 dan sudah disahkan, tetapi hingga saat ini realisasi dari Perda itu tidak ada,” kata ketua DMP FISIP Uncen, Septi Meidoga kepada wartawan di Abepura, Papua, Senin (6/5/2013) siang.

"Kami mahasiswa usulkan supaya pemerintah mengganti dengan nama Mayor Lodewick Mandacan. Karena ia adalah orang yang paling berjasa untuk masyarakat Manokwari, juga pembawa perubahan bagi masyarakat Arfak," kata Meidoga.

Sementara itu, Ketua IMMAN, Yuianus Doansiba menambahkan, Lodewick merupakan salah satu perintis pembangunan di Kabupaten Manokwari, bahkan banyak perjuangkan hak-hak masyarakat dibidang adat istiadat, termasuk pendidikan.

Mahasiswa juga meminta agar dinas perhubungan Kabupaten Manokwari untuk segera menindaklanjuti Perda penamaan fassilitas Uumum No 21 tahun 2008, yang telah disahkan oleh DPRD kabupaten Manokwari tahun 2008 silam.

"Sebab dalam Perda tersebut salah satu fasilitas umum yang akan berganti nama adalah bandara udara Reindani menjadi bandara udara Mayor Lodewick Mandacan," tegas Doansiba.

Kemudian, mahasiswa juga meminta Bupati Kabupaten Manokwari, Dr.Bastian Salabay, MA.M.Th dan Wakil Bupati Robert Kumiwan Rushlak Hammar, SH, MH untuk segera bekerja sama dengan instansi terkait agar bias tercapai dalam waktu yang dekat.

ARNOLD BELAU

Terkini

Populer Minggu Ini:

Pemkab Yahukimo dan PGGJ Diminta Perhatikan Keamanan Warga Sipil

0
"Sampai saat ini belum ada ketegasan terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sana. Tidak ada ketegasan dari pemerintah daerah Yahukimo. Kami minta untuk segera tangani.”

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.