Kamis 2015-08-19 23:14:25
Pada 1997, Filep Karma menerima beasiswa dari pemerintah Indonesia untuk mengikuti kursus setahun di Asian Institute of Management, Manila. Ini sekolah manajemen elite di Asia. Kampusnya terletak di daerah Makati, daerah bisnis di kota Manila.
Oleh: Andreas Harsono*
Karma merasakan suasana baru, beda dengan suasana yang dia alami di Papua maupun di Jawa. “Di Filipina, saya dihargai sebagai manusia seutuhnya dan tak ada pelecehan, penghinaan atau perlakuan diskriminasi. Itu yang saya rasakan dalam pergaulan maupun ketika saya berbelanja di supermarket atau di pasar. Dalam pergaulan dengan masyarakat di sana, saya merasa dihargai, sebagai sesama seperti mereka. Jadi saya dianggap bagian dari mereka atau dalam istilah Jawa diwongke atau dimanusiakan, tidak seperti yang pernah saya alami di Papua atau di Jawa,” katanya.
“Di sana juga saya menemui kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan berbicara, dan penghargaan terhadap pendapat yang kita kemukakan. Ini memotivasi saya. Setelah saya kembali ke Papua, saya lebih berani dalam berbicara, tidak seperti sebelum saya kuliah ke Filipina.”
“Manila juga mengubah konsep perjuangan saya. Tadinya saya berpikir berjuang Papua Merdeka harus masuk hutan dan bersenjata. Tapi ternyata tidak harus demikian. Itu memang salah satu sisi perjuangan tapi ada sisi lain juga yaitu berjuang dengan damai tidak harus membunuh, tidak harus menembak seseorang.”
Ketika terbang ke Jakarta pada Mei 1998, dia melihat protes mahasiswa Indonesia terhadap pemerintahan PresidenSoeharto. Dia hanya dua hari ada di Jakarta ketika aparat keamanan menembak mati beberapa mahasiswa Universitas Trisakti. Karma berpikir kekuasaan di Jakarta sedang goyang. Stabilitas Indonesia terkena hempasan krisis ekonomi Asia. Berbagai kekuatan daerah di Indonesia akan mencari equilibrium baru, dari bangsa Acheh di Sumatra sampai etnik Dayak di Kalimantan, dari kampanye Daulah Islamiyah di Jawa sampai nasionalisme Maluku di Ambon, tak ketinggalan juga Timor Timur. Di berbagai tempat di Indonesia terjadi kekerasan dan kepanikan.
Di Biak, Karma mengatur aksi pro-kemerdekaan dengan bantuan dua orang adiknya, Constantine dan dan Sampari, serta kawan-kawan mereka. Mereka mengibarkan bendera Bintang Kejora pada 2 Juli 1998. Dia taruh bendera di TowerAir kota Biak. Ia jadi tempat berkumpul orang. Orasi banyak mencurahkan kekecewaan mereka terhadap berbagai kekerasan di Papua.
Pada Januari 2013, ketika berada di Biak, saya wawancara dengan beberapa orang yang bantu “Kakak Jopie” kasih naik bendera Juli 1998. Kesan saya, Filep Karma cepat mengatur orang-orang ikutan. Jaringan lokal serta isu yang tepat sasaran membuat penaikan bendera tersebut jadi pusat perhatian. Ribuan orang berkumpul di Tower Air. Menariknya, pejabat, polisi dan militer Indonesia mendekati pensiunan bupati Serui Andreas Karma. Mereka minta Karma senior membujuk ketiga anaknya, terutama anak sulung, membubarkan acara tersebut.
Karma senior secara halus menolak. Dia memilih diam selama anak-anaknya protes di Tower Air.
“Dorang bilang Filep bukan anak kecil lagi. Dia tidak bisa atur anak yang sudah dewasa,” kata Eklefina Noriwari.
Human Rights Watch dalam laporan Human Rights and Pro-Independence Actions in Irian Jaya melaporkan bahwa seorang sersan polisi masuk ke kalangan demonstran. Dia dianggap hendak provokasi. Dia dipukul dan beberapa gigi patah. Ini menciptakan masalah. Pada 6 Juli 1998, aparat keamanan memutuskan pakai kekerasan. Mereka pakai peluru karet maupun tajam buat bubarkan demonstrasi. Lebih dari 100 demonstran luka-luka, tewas dan beberapa hilang sampai saat ini.
Menurut Audryne Karma, “Bapa saya ditembak di kedua kakinya saat dia sedang berdoa di tempat kejadian. Dia divonis pengadilan enam tahun penjara, namun dua tahun kemudian dibebaskan setelah Gus Dur jadi presiden pada tahun 2000.”
Gus Dur adalah nama panggilan Abdurrahman Wahid. Dia memegang tampuk kepresidenan Indonesia antara Oktober 1999 dan Juli 2001. Dia hanya berkuasa selama 21 bulan. Namun selama 21 bulan tersebut Gus Dur mengatakan orang Papua bebas mengibarkan bendera Bintang Kejora asal disandingkan dengan bendera Indonesia. Gus Dur berpendapat naik bendera bukan kejahatan. Bintang Kejora adalah “lambang kultural.” Dia juga membebaskan semua tahanan politik Papua. Filep Karma bebas pada 20 November 1999.
Di Jayapura, Karma kembali bekerja sebagai pegawai negeri. Pekerjaan Karma terutama melatih calon pegawai negeri di Papua. Dia juga banyak bicara pada mahasiswa. Dia mengatur program pelatihan dimana orang muda belajar soal sistem administrasi, hukum maupun birokrasi Indonesia.
Karma mengenang Gus Dur dengan hangat. “Dia tak pernah menyakiti hati orang Papua.”
SUASANA politik Papua jadi hangat lagi sesudah Gus Dur didesak mundur pada Juli 2001. Megawati Soekarnoputri menggantikan Gus Dur. Empat bulan kemudian, Theys Eluay, ketua Presidium Dewan Papua, dibunuh tujuh prajurit Kopassus.
Ceritanya, pada 10 November 2001, Theys Eluay diundang ke markas Kopassus di daerah Hamadi, Jayapura, guna ikut perayaan Hari Pahlawan. Pulangnya dia diantar oleh beberapa anggota Kopassus. Dalam mobil, dia dicekik hingga meninggal. Sopirnya, Aristoteles Masoka, sempat telepon ke isteri Eluay, Yaneke Ohee, dan kasih tahu bahwa “Bapa Theys” diculik. Namun telepon langsung putus. Masoka sampai sekarang hilang.
Mayat Eluay dan mobil Toyota Kijang dibuang di daerah Koya, luar kota Jayapura. Suhu politik segera naik. Panas sekali. Puluhan ribu orang Papua mengiringi pemakaman Theys Eluay di Sentani. Ribuan pendatang Indonesia memilih keluar dari Papua.
Sehari sesudah pembunuhan, Lt. Kol. Hartomo, komandan Kopassus di Hamadi, bikin pertemuan media. Dia bilang Kopassus sama sekali tak terlibat dengan pembunuhan Eluay.
Hartomo berbohong. Tekanan dunia internasional perlahan-lahan memaksa Indonesia melakukan penyelidikan.
Pada Januari 2003, Presiden Megawati Soekarnoputri, yang menggantikan Gus Dur, juga mengeluarkan Instruksi Presiden memecah Papua dari satu provinsi menjadi tiga provinsi. Megawati dicurigai hendak melemahkan nasionalisme Papua, menurut International Crisis Group dalam laporan Dividing Papua: How Not To Do It. Secara pemerintahan, ia langkah awal yang bikin kacau program Otonomi Khusus di Papua yang dicanangkan parlemen Indonesia lewat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001. Pemekaran Papua akan menyedot banyak dana otonomi dalam pembangunan infrastruktur pemerintahan, dari gedung gubernur maupun bupati-bupati baru, sampai berbagai dinas sipil maupun militer. Ia juga membuka banyak posisi pegawai negeri. Pendatang akan makin banyak masuk ke Papua. Ia dianggap menciptakan masalah baru ketika persoalan-persoalan lama belum selesai.
Pada April 2003, pengadilan di Surabaya menghukum tujuh prajurit Kopassus, termasuk Letnan Kolonel Hartomo karena melakukan penganiayaan, yang berakibat kematian Eluay. Namun mereka tak terbukti melakukan pembunuhan. Hukuman penjara tujuh prajurit itu antara dua hingga 3,5 tahun penjara. Hartomo pingsan ketika mendengar dia dipecat dan dihukum penjara 3,5 tahun.
Namun Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Ryamizard Ryacudu memuji para terhukum sebagai ”pahlawan Indonesia” karena membunuh ”pemberontak”. Tak ada investigasi lebih lanjut untuk mengetahui siapa yang memerintahkan perbuatan itu. Tak ada pejabat senior yang dituntut bertangungjawab. Masoka juga hilang tanpa ada upaya pencarian sampai hari ini.
Pembunuhan ini secara dramatis meningkatkan kekecewaan di Papua. Orang Papua mulai meragukan otonomi khusus dimana dikatakan hak-hak asasi manusia akan dihargai.
Bagaimana bisa percaya otonomi bila Theys Eluay dibunuh?
Bagaimana bisa percaya otonomi bila Megawati pecah Papua jadi tiga provinsi?
Namun pembunuhan Theys Eluay juga menciptakan ketakutan luar biasa di kalangan elite Papua.
Filep Karma sebenarnya bukan pengikut Theys Eluay. Karma mengatakan pada saya bahwa Eluay tak berani mengambil langkah-langkah yang radikal ketika diadakan Kongress Papua II pada 29 Mei sampai 4 Juni 2000. Karma juga kurang suka dengan sikap otoriter Eluay. Sering ambil keputusan sendiri. Namun pembunuhan Eluay membuatnya marah.
Inilah yang mendorong Filep Karma untuk terjun lagi dalam aktivisme. Dia secara terang-terangan memasang bendera Bintang Kejora di sepeda motornya. Dia pasang bendera di saku baju. Mungkin dia terkesan jadi orang aneh. Namun keanehan ini pula yang dilakukan Mahatma Gandhi di India. Di Manila, Karma belajar soal Gandhi maupun Martin Luther King dan Nelson Mandela. Karma memerlukan sesuatu yang lebih besar buat mengatasi suasana takut di Papua. (BERSAMBUNG)
*Penulis adalah aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), bekerja untuk Human Rights Watch (HRW). Naskah ini sebelumnya dimuat di Majalah Rolling Stone.
