ArsipKPU: Antisipasi Kendala Pilkada di Papua

KPU: Antisipasi Kendala Pilkada di Papua

Selasa 2015-03-10 16:44:15

JAKARTA, SUARAPAPUA.com — Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Husni Kamil Manik, mengatakan pada Pemilu lalu, banyak kendala yang terjadi di Papua. Diantaranya adalah pendistribusian logistik yang terhambat, mengingat kondisi cuaca dan topografi daerah yang sulit dijangkau.

"Jangan sampai persoalan yang sama terulang lagi dalam pelaksanaan Pilkada yang akan diikuti Kabupaten Nabire, Asmat, Keerom, Waropen, Kota Jayapura, Boven Digoel, Merauke, Pegunungan Bintang, Sarmi, Yahukimo, Supiori, Mamberamo Raya, Yalimo, Lanny Jaya dan Nduga," ungkap Manik di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Rabu (25/2/2015) seperti dikutip dari indopos.co.id.

 

Kamil meminta Komisioner KPU Provinsi Papua benar-benar menjadikan pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2014 lalu sebagai pengalaman berharga.

 

“Pengalaman pada pemilu legislatif dan pemilihan presiden, ada beberapa daerah di mana terdapat puluhan distrik harus gelar Pilkada ulang. Karena logistik tak sampai di TPS pada waktu yang ditentukan,” kata Kamil.

 

"Selain itu, pengalaman pada pemilu lalu pemutakhiran daftar pemilih dan penghitungan hasil pemilihan juga menjadi sorotan publik secara nasional," lanjutnya.

 

Karena itu, ia minta KPU Papua harus benar-benar menyiapkan sejumlah skema dengan memerhatikan aspek teknis dan non teknis pemilihan.

 

Untuk menyukseskan tahapan Pilkada di 11 kabupaten pada tahun ini, ketua KPU Provinsi Papua, Adam Arisoi mengharapkan dukungan pemerintah daerah. Wujud dukungan tersebut salah satunya adalah alokasi dana Pilkada.

 

Perkiraan anggaran yang diajukan lembaga penyelenggara, dana untuk Pilkada 11 kabupaten, totalnya sebesar Rp386 Miliar. Beberapa kabupaten belum menyampaikan laporan kesiapan pengalokasian dananya.

 

MIKAEL KUDIAI

Terkini

Populer Minggu Ini:

TPNPB Mengaku Satu Anggotanya Gugur di Yahukimo

0
“Namun dua orang yang ditangkap adalah murni warga sipil. Mereka adalah SB (18) dan BE (18). Mereka murni masyarakat sipil,” kata Sebby.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.