ArsipDewan Adat Papua: Bukti OPM Terlibat Penyanderaan Tak Ada!

Dewan Adat Papua: Bukti OPM Terlibat Penyanderaan Tak Ada!

Jumat 2015-09-18 16:58:04

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Sekretaris II Dewan Adat Papua (DAP), John NR Gobai membantah pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia, yang menyebutkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai aktor dalam penyanderaan dua WNI yang telah dibebaskan, Jumat (18/9/2015) siang, di perbatasan RI-PNG.

“Tidak ada nama lain kah? Sehingga setiap kasus demi kasus yang terjadi di Tanah West Papua selalu citra OPM yang disebut, mana buktinya, tunjukan kepada kami,’’ ujar Gobai, kepada suarapapua.com, di Abepura, Jayapura, Papua.

 

Menurut John, ia sangat berharap Menteri Luar Negeri Indonesia, Ibu Retno Marsudi, yang mengeluarkan pernyataan di berbagai media, dapat menunjukan bukti otentik jika OPM sebagai pelaku penyanderaan.

 

“Kalau memang itu pelakunya adalah OPM, mana buktinya? Menlu jangan menuding tanpa dasar. Harus tunjukan bukti kepada kami, dan motifnya,” kata John NR Gobai, yang juga ketua Dewan Adat Daerah Paniai.

 

“Saya minta ibu Menlu tidak asal menuding, karena selama ini yang kami tahu daerah perbatasan itu daerah yang punya potensi bisnis bagus, sehingga ini bisa setingan kepentingan dan persaingan bisnis antara institusi keamanan,” ujarnya.

 

Gobai meminta pemerintah tidak terus menyalahkan OPM, seakan–akan mereka ini terlalu sadis dan tidak manusiawi, padahal kenyataannya tidak demikian.

 

“Saya heran, karena media juga selalu menjustifikasi pandangan TNI dan Polri kalau pelaku berbagai kekerasan adalah OPM, padahal tidak demikian, ini ada yang seting untuk kepentingan semata,” katanya.

 

“Kalau terus menuding OPM sebagai pelaku, apakah pelaku kekerasan dan penembakan di lapangan Karel Gobay Enarotali pada 8 Desember 2014 lalu juga OPM, padahal ada ribuan saksi mata yang lihat TNI dan Polisi yang tembak dan bawa senjata,” tutur Gobai.

 

Editor: Oktovianus Pogau

 

HARUN RUMBARAR

Terkini

Populer Minggu Ini:

61 Tahun Aneksasi Bangsa Papua Telah Melahirkan Penindasan Secara Sistematis

0
“Kami mendesak tarik militer organik dan non organik dari tanah Papua dan hentikan operasi militer di atas tanah Papua. Cabut undang-undang Omnibus law, buka akses jurnalis asing dan nasional seluas-luasnya ke tanah Papua,” pungkasnya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.