Jumat 2016-04-29 09:10:33
JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Kunjungan Presiden Joko Widodo hari ini ke Jayapura, Provinsi Papua, disambut dengan harapan dan tuntutan dari berbagai pihak. Salah satunya, tuntutan penyelesaian kasus Paniai Berdarah, 8 Desember 2014.
Peneas Lokbere, koordinator Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKP HAM) Papua bersama keluarga korban Paniai Berdarah, menegaskan, Presiden Jokowi harus tepati janjinya pada saat menyampaikan sambutan Natal Nasional di Stadion Mandala Jayapura, 27 Desember 2014.
“Bapak Presiden RI Joko Widodo harus dapat merealisasikan rasa simpati yang pernah disampaikan pada Perayaan Natal Nasional bersama masyarakat Papua di Stadion Mandala Jayapura (Provinsi Papua) pada tanggal 27 Desember 2014, yang disampakan secara langsung kepada masyarakat Papua dan masyarakat Indonesia umumnya,” ujar Peneas kepada suarapapua.com di Jayapura, Jumat (29/4/2016).
“Hari ini keluarga korban kasus Paniai Berdarah 8 Desember 2014 dan SKP HAM Papua menagih janji presiden Jokowi,” tegasnya.
Tuntutan kedua, Presiden Joko Widodo segera menginstruksikan Kapolri, Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) untuk membuka diri dan mengijinkan anggotanya yang diduga terlibat dalam kasus penembakan di Enarotali Paniai 8 Desember 2014 untuk dimintai keterangannya oleh Tim Ad Hoc yang telah dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia.
Tuntutan ketiga ditujukan kepada Komnas HAM RI agar berdasarkan janji yang pernah disampaikan dalam pertemuan di Kantor Redaksi Tabloid Jubi (alamat: Perumnas II Waena, Kota Jayapura) pada tanggal 14 Desember 2015 untuk dapat direalisasikan guna segera menangani dan mengungkap kasus Paniai Berdarah melalui Tim Ad Hoc yang telah dibentuk.
“Kami dari SKP HAM Papua siap memberikan dukungan untuk mengawal kerja-kerja Tim Ad Hoc,” ujar Peneas.
Saat perayaan Natal Nasional di Stadion Mandala, Presiden Jokowi sempat mengungkapkan rasa keprihatinan dan simpati kepada keluarga korban dan masyarakat Papua atas kasus Paniai Berdarah yang menyebabkan 5 pelajar SMA meninggal dunia dan 17 orang lainnya mengalami luka-luka serius.
Presiden juga sempat menyampaikan bahwa kasus tersebut perlu diselesaikan agar dapat memberi rasa keadilan dan kemanusiaan bagi keluarga korban seraya berharap agar kasus serupa tak boleh terjadi lagi di Tanah Papua.
“Janji itu terkesan sebagai penghinaan yang besar bagi orang Papua. Sebab, kasus Paniai Berdarah meski mendapat simpati dari Presiden RI (Joko Widodo) yang disampaikan secara langsung kepada masyarakat Papua, tetapi sebagai Kepala Negara sudah sekian kali kunjungi Papua, hingga kini belum ada kemauan dan tindakan nyata untuk penyelesaian kasus Paniai Berdarah,” tutur Peneas.
Peneas mengatakan, hingga kini para pelaku penembakan di Enarotali belum juga diketahui. Sementara Komnas HAM RI sebagai institusi yang mestinya bertugas melakukan investigasi dan penyelidikan atas kasus ini belum juga melakukan langkah-langkah berarti yang lebih maju, meski telah dibentuk Tim Ad Hoc yang akan bertugas menginvestigasi kasus Paniai Berdarah.
“Harus ada proses penyelesaian atas tragedi Paniai Berdarah 8 Desember 2014,” tegasnya.
Editor: Mary
HARUN RUMBARAR
