ArsipPelayanan Publik SKPD di Kota Jayapura Belum Maksimal

Pelayanan Publik SKPD di Kota Jayapura Belum Maksimal

Jumat 2014-05-02 14:38:15

PAPUAN, Jayapura – Ombusmand Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Papua dalam pemantauannya menemukan, pelayanan publik di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Jayapura belum berjalan secara maksimal.

"Kami rapat dengan semua SKPD Kota Jayapura. Kami menilai ada beberapa hal yang harus dibenahi lagi dalam bidang pelayanan masyarakat," ungkap Ketua ORI Papua, Sabar Oliv Iwanggin, kepada suarapapua.com, Kamis, (1/4/2014) siang.

Menurut Oliv, pemantauan seperti ini dilakukan untuk menguji dan melakukan program kepatuhan dalam observasi intervensi lapangan.

"Kita follow up untuk mendorong nilai kepatuhan tinggi dan dengan pengawalan yang baik pastinya. Baru empat dari lima belas SKPD yang sudah berzona kuning, diantaranya Dispendukcapil dan Dispenda.”

“Masih banyak kekurangan, dan masih perlu perbaikan. Ini semua penilaian dari tahun 2013, kami harap tahun ini ada perubahan,” tegas Oliv.

Ditambahkan, ORI Perwakilan Papua akan terus berupaya memberikan dorongan percepatan kinerja, dan pemberian pelayanan yang lebih baik bagi SKPD yang ada.

"Bukan mencari kesalahan, akan tetapi upaya pembagunan sinergitas antar SKPD di Kota Jayapura, sehingga terwujudnya kerjasama, guna memenuhi standar-standar pelayanan publik yang baik di tahun-tahun mendatang," tambah mantan aktivis LSM ini.

Sementara itu, Walikota Jayapura, Benhur Tommy Mano menegaskan bahwa pihaknya sangat mendukung perbaikan kualitas pelayanan publik di kota Jayapura.

"Kami Pemkot Jayapura terbuka, dan dapat dinilai oleh lembaga pengawasan dalam perbaikan kinerja yang efektif, kualitas, cepat, dan akuntabel,” tukas Mano tanggapi hasil temuan ORI Perwakilan Papua.

MIKHA GOBAY

Terkini

Populer Minggu Ini:

ULMWP Menyatakan Bersolidaritas dengan FLNKS dalam Perjuangan Penentuan Nasib Sendiri

0
"Kawan-kawan, ketika Anda bertahan dalam upaya mobilisasi Anda, yakinlah bahwa Anda tidak sendirian. Bersama-sama, kita melangkah maju menuju masa depan di mana suara-suara masyarakat adat bergema, dihormati, dan dihargai.”

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.