Sabtu 2012-06-16 11:44:15
Maka, militer Indonesia harus segara ditarik dari tanah Papua dan buka ruang demokrasi untuk rakyat Papua,†demikian hasil jumpa pers yang dikirim redaksi suarapapua.com, seperti dilaporkan Andy Gobay, salah satu mahasiwa Papua yang sedang studi di Jogjakarta.
Menurut Andy, dalam jumpa pers SUP mengencam kekerasan militer yang berujung pada pelanggaran HAM, karena itu pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab terhadap dosa-dosa tersebut.
“Akibat berbagia operasi militer, telah menimbulkan korban jutaan nyawa orang asli Papua di tanah Papua Barat.â€.
Koordinator Umum SUP, Leksi Degei menyatakan Militer Indonesia telah gagal menjalankan tugas negara di Papua, tindakan aparat penegak hokum sangat-sangat berlebihan.
“SBY hanya melindungi kapitalis investasi asing dan Antek-antek rezim (SBY-Boediono) dengan kekuatan Militer, dari pada melindungi rakyat Papua,†ujar Leksi.
Leksi meminta agar militer ditarik dari tanah Papua, dan pelanggaran HAM harus diusut tuntas, pasalnya, keberadaan militer di tanah Papua terbukti menciptakan situasi Papua yang tidak kondusif.
Adapaun pernyataan sikap SUP yang dibacakan oleh Leksi Degei, Pertama, buka ruang demokrasi untuk rakyat Papua.
Kedua, tarik militer (TNI-POLRI) organik maupun non-organik dari seluruh tanah Papua.
Ketiga, copot Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih;
Dan Keempat, Polda Papua segera melakukan uji balistik untuk membuktikan pelaku penembakan di tanah Papua.
Selanjutnya, SUP bersama masyarakat Papua yang berada di Jogkarta melakukan mimbar bebas di Titik Kilomter Nol, Kantor Pos Pusat, Malioboro, Yogyakarta, sekitar ukul 18.00 WIB.
OKTOVIANUS POGAU
