ArsipIni Pernyataan Sikap Koalisi Peduli HAM Papua di Hari HAM Internasional

Ini Pernyataan Sikap Koalisi Peduli HAM Papua di Hari HAM Internasional

Rabu 2014-12-10 23:41:30

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Bertempat di haaman kantor Dewan Perwakilan Papua (DPRP), sejumlah organisasi masyarakat sipil peduli Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua menyatakan pernyataan sikap, bertepatatan dengan peringatan hari HAM Internasional yang jatuh tiap 10 Desember.

Koordinator Umum Aksi, Alfa Rohrohmana, di depan sejumlah massa aksi, dan anggota DPRP membacakan pernyataan sikap yang ditujukan kepada wakil rakyat, juga pemerintah di tingkat pusat maupun daerah.

 

Pertama, rakyat Papua Barat menolak segala bentuk kekerasan yang terjadi di Tanah Papua 

 

Kedua, rakyat Papua Barat secara tegas meminta pertanggung jawaban hukum dari negara terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua, seperti kasus Wasior 2001 dan kasus Wamena 2003.

 

Ketiga, rakyat Papua Barat menuntut adanya pertanggung jawaban hukum dari negara terhadap kasus penembakan yang terjadi pada tanggal 08 desember 2014 di Paniai, Papua.

 

Keempat, perlu adanya evaluasi terhadap kinerja Kapolda Papua dan jajarannay, termasuk Kodam XVII/Cenderawasih Papua di tanah, dan pentingnya penerapan mekanisme voting. 

 

Kelima, rakyat Papua Barat menolak kebijakan Transmigrasi yang hendak di terapkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Jokowi-Jk terhadap Papua.

 

Keenam, rakyat Papua Barat menolak rencana pembentukan Kodam baru di Papua, dan pembentukan Polda baru di Papua Barat.

 

Ketujuh, menyatakan Otonomi Khusus telah gagal menjawab persoalan di tanah Papua.

 

Pernyataan sikap diterima oleh Ruban Magai, anggota DPRP dari Komisi A, yang membidangi hukum, politik dan keamanan. 

 

Editor: Oktovianus Pogau

 

HARUN RUMBARAR

Terkini

Populer Minggu Ini:

Pemkab Yahukimo Belum Seriusi Kebutuhan Penerangan di Kota Dekai

0
“Pemerintah kita gagal dalam mengatasi layanan penerangan di Dekai. Yang kedua itu pendidikan, dan sumber air dari PDAM. Hal-hal mendasar yang seharusnya diutamakan oleh pemerintah, tetapi dari pemimpin ke pemimpin termasuk bupati yang hari ini juga agenda utama masuk dalam visi dan misi itu tidak dilakukan,” kata Elius Pase.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.