Mahasiswa: Kami Tetap Tolak Bangun Mako Brimob di Kabupaten Jayawijaya

Senin 2015-03-16 13:14:30

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Solidaritas Mahasiswa, Pemuda dan Alam Semesta Papua (SMPASP) menegaskan, pembangunan Mako Brimob tidak akan membawa perubahan bagi masyarakat di Kabupaten Jayawijaya dan kabupaten lainnya di daerah Pegunungan Papua, tetapi akan menimbulkan malapetaka.

Hal tersebut disampaikan kepada suarapapua.com saat jumpa pers, Sabtu (14/03/2015) siang, di Asrama Putra Nayak Satu, Jayapura, Papua. (Baca: Ngotot Bangun Mako Brimob, FMJ-PT: Bupati Jayawijaya Punya Kepentingan Politik)

 

Juru Bicara (Jubir) SMPASP, Fransiskus Hubby mengatakan, saat ini masyarakat Jayawijaya sangat trauma dengan kejadian-kejadian masa lalu, jadi lebih baik jangan lagi menambah beban bagi masyarakat Jayawijaya.

 

“Saya lebih setuju jika pemerintah Kabupaten Jayawijaya lebih serius menangani kasus HIV/AIDS yang sangat berkembang dan tumbuh subur di Kabupaten Jayawijaya,” ungkapnya. (Baca: Rencana Bangun Mako Brimob Tuai Pro dan Kontra, Ini Jawaban Bupati Jayawijaya)

 

Hal senada dikatakan oleh Koordinator Umum (Kordum) Soleman Itlay, bahwa yang merasakan pembangunan itu adalah masyarakat bukan pemerintah, jadi kalau masyarakat menyatakan tolak Mako Brimob, maka itu adalah keputusan yang sangat mutlak.

 

Menurutnya, kehadiran Mako Brimob di Wamena justru akan mempersempit ruang gerak masyarakat mengingat stigma-stigma yang diberikan pemerintah dalam hal ini aparat keamanan, seperti OPM, GPK, KSB, separatis, dan lainnya. (Baca: Mahasiswa Sesalkan Pernyataan Bupati Jayawijaya soal Pembangunan Mako Brimob)

 

Wakil Ketua Himpunan Mahasisiwa Pelajar Jayawijaya (HMPJ), Agus Himan mengatakan kehadiran Mako Brimob yang saat ini sedang direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Jayawijaya adalah bukan keinginan murni dari rakyat tapi itu adalah kepentingan elit-elit politik tertentu yang ingin mengorbankan rakyat setempat.

 

Menurutnya, alasan pemerintah Kabupaten Jayawijaya untuk membangun Mako Brimob adalah untuk meminimalisir kasus kriminal yang diakibatkan oleh minuman keras dan penjambretan yang kini marak di Kabupaten Jayawijaya. (Baca: Ini Pernyataan AMP KK-Yogyakarta Terkait Penolakan Pembangunan Mako Brimob di Jayawijaya)

 

“Kalau begitu apa peran dan fungsi dari Kepolisian yang sangat menjamur di Kabupaten Jayawijaya?” tanyanya.

 

HMPJ juga mempertanyakan pengadaan pesawat Walesi Air yang hingga kini sudah tidak beroperasi dari Jayapura-Wamena. (Baca: Demi Pembangunan Mako Brimob dan Pemekaran, Perang Suku “Diijinkan”)

 

“Kami masih ingat dengan kasus dari Bupati Jayawijaya, Wempi Wetipo semasa menjabat pada periode pertama dan itu menimbulkan banyak masalah dan sampai saat ini belum ada penyelesaian kasus-kasus tersebut," ungkapnya.

 

“Juga beberapa kasus yang pernah diangkat ke permukaan oleh HMPJ adalah kasus pengadaan Raskin pada tahun 2010 dan ditindaklanjuti dengan aksi oleh mahasiswa pada tahun 2011 pada Oktober lalu,” terang HMPJ. (Baca: FPMJ-PTP: Bupati Harus Siapkan Kajian Ilmia untuk Pertanggungjawaban Hadirkan Mako Brimob)

 

Editor: Mikael Kudiai

 

HARUN RUMBARAR