Foto bersama usai acara penyerahan dana hibah tahap kedua penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024. (Liwan Wenda - Suara Papua)
adv
loading...

TIOM, SUARAPAPUA.com — Untuk mendukung terselenggaranya pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 di kabupaten Lanny Jaya, pemerintah daerah telah menganggarkan dana hibah yang diproses dalam dua tahapan. Untuk tahap kedua baru diserahkan awal pekan ini.

Pengalokasian anggaran tersebut bagian dari komitmen pemerintah kabupaten Lanny Jaya dibawah kepemimpinan penjabat bupati Alpius Yigibalom.

Dana hibah tahap kedua untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta institusi keamanan yaitu Polri dan TNI diserahkan dari aula kantor bupati Lanny Jaya, Senin (10/6/2024).

Alpius Yigibalom menjelaskan, total dana hibah yang diserahkan ke KPU senilai Rp60 Miliar, dengan pencairan tahap pertama Rp15 Miliar pada tahun 2023 dan tahap kedua Rp45 Miliar pada tahun 2024.

Untuk Bawaslu Lanny Jaya, Alpius sebutkan total dana hibahnya sebesar Rp30 Miliar, dengan tahap pertama Rp5,25 Miliar dan tahap kedua Rp24,75 Miliar. Sedangkan, kepada Polres Lanny Jaya diberikan Rp10 Miliar, serta TNI senilai Rp5 Miliar.

ads
Baca Juga:  PJ Bupati Intan Jaya Secara Resmi Membuka Pelaksanaan Pekan Nasional Imunisasi Polio di Sugapa

Saat acara penyerahan, Alpius menekankan pentingnya penggunaan dana hibah ini dengan bijak untuk menyukseskan agenda nasional, yakni pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Laporan penggunaannya diminta harus jelas dan tepat sasaran.

“Pilkada adalah salah satu agenda penting yang juga kita lakukan di tingkat lokal. Seluruh masyarakat berharap Pilkada dapat dilaksanakan secara aman, jujur, dan adil sesuai pilihan masyarakat, serta kepala daerah yang nantinya terpilih juga berkompetensi dan berintegritas agar dapat menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik demi mencapai kesejahteraan sesuai harapan masyarakat,” tuturnya.

Alpius juga mengakui peran penting Polri dan TNI dalam mengendalikan Kamtibmas serta tetap menjaga netralitas selama proses Pilkada.

Baca Juga:  DKPP Periksa Dua Komisioner KPU Yahukimo Atas Dugaan Pelanggaran KEPP

KPU dan Bawaslu disarankan agar memastikan hak politik rakyat terlindungi dengan baik dan terus berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk mewujudkan demokrasi yang damai, jujur dan adil.

Pj bupati tak lupa ingatkan netralitas para Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Pilkada dan tak terlibat dalam politik praktis.

Yigibalom kemudian mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dengan isu SARA dan kabar hoaks yang sering beredar di media sosial.

Hal ini menurutnya sangat penting untuk tidak cepat terhasut karena dampaknya bisa fatal. Sebaliknya, semua pihak mesti turut serta dalam upaya menciptakan Pilkada yang bermartabat dengan aman, adil, dan jujur.

Realisasi dana hibah tahap kedua tersebut disambut gembira Aminastri Kogoya, ketua KPU Lanny Jaya, yang mengaku sedang menantikan prosesnya mengingat ada kendala dalam beberapa tahapan yang telah dilaluinya.

Baca Juga:  Ketua DPC Partai Demokrat Resmi Terima Surat Tugas DPP, Siap Bersaing Dalam Pilkada 2024

Dengan ini akan segera diatasi untuk terus melanjutkan tahapan Pilkada hingga berpuncak pada 27 November mendatang.

“Kami sempat terkendala dengan keuangan. Bersyukur, dengan dana hibah ini, kami siap lanjutkan, fokus persiapan Pilkada serentak ini,” kata Aminastri.

Lembaga penyelenggara, jelas Aminastri, telah memulai tahapan semenjak Januari 2024 dengan proses perekrutan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), serta kini sedang tahap perekrutan Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih).

Dengan ketersediaan anggaran tersebut diharapkan seluruh proses Pilkada di kabupaten Lanny Jaya dapat diselenggarakan dengan lancar dan sukses untuk mencetak kepala daerah definitif.

Prosesi penyerahan dana hibah tahap kedua turut disaksikan para kepala OPD, Dandim 1713/Lanny Jaya Letkol Inf Triyono Hadiyanto, S.Sos, dan Kapolres Lanny Jaya AKBP Umar Nasatekay, S.IK. []

Artikel sebelumnyaRakyat Papua Menunggu Sikap Politik Istana Terkait Permintaan MRP Tanah Papua
Artikel berikutnyaPerusahaan Perusak Hutan Diberi Penghargaan di Hari Lingkungan Hidup