ArsipKNPB: Rakyat Bangsa Papua Barat Wajib Peringati 1 Juli

KNPB: Rakyat Bangsa Papua Barat Wajib Peringati 1 Juli

Jumat 2014-06-27 09:13:00

PAPUAN, Jayapura — Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Kamis (26/6/2014), kembali menyerukan rakyat bangsa Papua Barat untuk memperingati 1 Juli sebagai hari lahirnya proklamasi konstitusi kemerdekaan negara Papua Barat.

“Zeth Rumkorem sebagai Presiden, dan Jacob Prai sebagai ketua senat pernah proklamirkan kemerdekaan negara Papua Barat di Markas Victoria, untuk itu, rakyat Papua Barat dari Sorong sampai Samarai wajib memperingatinya,” ujar Juru Bicara (Jubir) KNPB, Bazoke Logo, kepada wartawan di Jayapura, Papua, kemarin.

 

Menurut Bazoka, tanggal 1 Juli 1971 adaah hari bersejarah, dan telah terukir abadi bagi Rakyat Bangsa Papua Barat, dan akan terus dikenang oleh seluruh generasi rakyat Bangsa Papua Barat.

 

“Ini hari yang telah melahirkan Identitas bagi rakyat bangsa Papua Barat dan tanahnya, karena itu sudah wajib untuk diperingati,” tegasnya.

 

KNPB sebagai media nasional, lanjut Bazoka, menyerukan agar peringatan 1 Juli dilakukan dengan cara-cara yang bermartabat dan demokratis, serta tidak merugikan kepentingan orang banyak.

 

“KNPB ingin menegaskan kepada pemerintah Republik Indonesia, khususnya kepada TNI/Polri untuk tidak melarang hak orang Papua untuk memperingatinya,” tegasnya.

 

Adapun bentuk-bentuk yang bisa dipakai dalam peringati 1 Juli, menurut Bazoka, dilakukan ibadah bersama, aksi-aksi demo damai, serta pawai budaya.

 

“Untuk kami di Jayapura, akan digelar ibadah bersama di Perumnas III, Asrama Uncen. Rakyat Papua Barat dapat datang bersama untuk ibadah,” tambahnya.

 

OKTOVIANUS POGAU  

Terkini

Populer Minggu Ini:

Bawaslu Lanny Jaya Minta KPU Perhatikan 30% Perempuan Dalam Perekrutan PPD

0
"Bawaslu sudah sarankan agar ukur kinerja sebagai bentuk bahan evaluasi, apakah PPD telah melakukan tugas sesuai aturan yaitu netral, jujur, adil dan profesional atau tidak. Jika PPD terlibat melakukan hal-hal di luar aturan itu harus menjadi pertimbangan, catatan penting. Bawaslu minta mempertimbangkan dan memutuskan karena banyak yang melakukan pelanggaran, tidak netral, pemicu masalah itu harus menjadi catatan penting bagi KPU untuk evaluasi total. Yang ada noda tidak perlu diakomodir lagi," tutur Dujan Kogoya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.