Jhon NR Gobay: Bicara Korupsi Jangan untuk Cari Sesuap Nasi!

Kamis 2014-12-04 00:14:45

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Ketua Dewan Adat (DAP) Wilayah Paniai, Jhon NR Gobay meminta oknum-oknum yang mengaku sebagai pembela masyarakat sipil untuk tidak bicara korupsi untuk mencari sesuap nasi.

Hal ini dikemukakn Jhon NR Gobay menanggapi aksi demo yang dilakukan Forum Pembela Demokrasi (FPD) Papua, di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (2/12/2014) kemarin.

 

“Kalau hanya cari sesuap nasi dengan ancam-ancam pejabat, sebaiknya tidak usah aksi dan bicara tentang korupsi, harus bicara karena memang benar-benar peduli dengan pembangunan di daerah,” kata Gobay. (Baca: Terjangkit Korupsi, KPK Diminta Tangkap Empat Kepala Daerah di Papua).

 

Menurut Gobay, jika aksi demo dilangsungkan untuk mendorong pemerintah memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat seperti dana pendidikan, rumah layak huni, permodalan bagi usaha-usaha produktif, dan penguatan ekonomi rakyat, maka hal itu bisa dibenarkan.

 

“Karena saya lihat mereka yang ada dalam FPD ini hanya orang-orang itu saja. Mereka seperti biro jasa demo untuk isu-isu korupsi. Mereka selalu serang pejabat-pejabat tertentu menjelang Pilkada, tentu orang akan terjemahkan sebagai demo pesanan,” kata Gobay.

 

Jika serius ingin memberantas korupsi, Jhon meminta FDP untuk tetap terus konsisten, dan melakukan advokasi secara mendalam, hingga pejabat yang dicurigai melakukan korupsi bisa masuk ke bui.

 

“Kan selama ini tidak ada proses pengkawalan, orang-orang yang di FPD itu beberapa waktu lalu demo soal dugaan korupsi Bupati Jayawijaya, sekarang targetnya sudah berubah lagi, artinya ini tidak konsisten, dan ada dorong pesanan dari oknum-oknum tertentu,” kata Jhon.

 

Menurut Jhon, aksi FPD tidak bisa dianggap murni, karena beberapa nama Bupati yang disebutkan, seperti Bupati Nabire dan Walikota Jayapura, dalam waktu dekat akan habis masa jabatannya, dan berencana mencalonkan diri kembali.

 

“Ini yang saya bilang mungkin karena mencari sesuap nasi, lebih baik menjadi pegawai negeri sipil untuk mengabdi di daerah, atau mencalonkan diri saja jadi Bupati, KPK harus jeli melihat persoalan ini.”

 

“Siapapun pejabat di Papua tidak akan pernah keluar dari lilitan indikasi korupsi, karena budaya Papua yang mengutamakan kasih. Bupati juga jadi tumpuan harapan masyarakat, harus bantu kalau sakit, ketemu di jalan harus kasih uang.”

 

“Karena dia Tonowi, atau Ondoafi, yang biasa disebut dengan kepala suku di jaman modern. Mereka bupati di Papua, bukan di Jawa yang pelit. Pimpinan harus mengasihi orang, jadi kalau bicara korupsi, anda musti memahami konteks Papua secara luas dulu,” tegas Gobay.

 

OKTOVIANUS POGAU