PasifikPartai Hijau Australia Desak Pemerintah Indonesia Tarik Militer dari Papua

Partai Hijau Australia Desak Pemerintah Indonesia Tarik Militer dari Papua

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Anggota Senat Partai Hijau Australia, Janet Rice menyatakan keprihatinannya terhadap situasi yang dialami masyarakat Papua di Tanah Papua.

“Tentang situasi yang berkembang di #WestPapua; Saya sangat prihatin atas laporan aksi militer oleh pemerintah Indonesia di Papua Barat,” kata Rice pada 27 April 2021 di akun twitternya usai tautkan link penembakan di distrik Beoga, Puncak, Papua.

“Sangat sedih mendengar pernyataan tokoh-tokoh pemerintah Indonesia yang mengabaikan masalah hak asasi manusia.”

Baca Juga:  Negara Mengajukan Banding Atas Vonis Frank Bainimarama dan Sitiveni Qiliho

Oleh sebab itu, ia mengatakan, Partai Hijau Australia menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk segera menarik semua pasukan tempur dari Papua Barat.

Pemerintah Indonesia juga harus mengizinkan akses tanpa batas ke PBB, dan pengamat hak asasi manusia yang independen lainnya secepat mungkin.

Selain itu, Rice mendesak kepada Pemerintah Australia agar tidak boleh bungkam saat (semua) ini terjadi.

Baca Juga:  Bainimarama dan Qiliho Kembali Ke Pengadilan Tinggi Dalam Banding Kasus Korupsi

“Partai Hijau menyerukan pemerintah kami (Australia) untuk berbicara untuk tetangga kami di Papua Barat, dan mengadvokasi hak asasi manusia untuk mencegah kekerasan dan hilangnya nyawa di Papua Barat.”

Pernyataan lain disampaikan Ralph Regenvanu, pemimpin oposisi Vanuatu yang mengutip pernyataan Ketua MPR, Bambang Soesatyo, “Tumpas habis dulu. Kita akan membahas masalah hak asasi manusia nanti.”

Baca Juga:  Wawancara Eksklusif Daily Post: Indonesia Tidak Pernah Menjajah Papua Barat!

Pernyataan ini kata Ralph, walaupun sebelumnya lebih dari 80 negara meminta Komisaris Hak Asasi Manusia PBB untuk diizinkan melakukan kunjungan dan penilaian independen.

“Terima kasih Australian Greens atas sikap konsisten Anda @janet_rice.”

Pewarta: Elisa Sekenyap

Terkini

Populer Minggu Ini:

Ribuan Data Pencaker Diserahkan, Pemprov PBD Pastikan Kuota OAP 80 Persen

0
“Jadi tidak semua Gubernur bisa menjawab semua itu, karena punya otonomi masing-masing. Kabupaten/Kota punya otonomi begitu juga dengan provinsi juga punya otonomi. Saya hanya bertanggung jawab untuk formasi yang ada di provinsi. Maka ini yang harus dibicarakan supaya apa yang disampaikan ini bisa menjadi perhatian kita untuk kita tindaklanjuti. Dan pastinya dalam Rakor Forkopimda kemarin kita juga sudah bicarakan dan sepakat tentang isu penerimaan ASN ini,” ujarnya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.