Rilis PersPanglima Tinggi TPNPB Bantah Klaim Ketua Komnas HAM RI

Panglima Tinggi TPNPB Bantah Klaim Ketua Komnas HAM RI

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Panglima tertinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) tidak pernah bertemu dengan pemerintah dalam hal ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) sebagaimana diberitakan media massa pada pekan lalu.

Pernyataan bantahan ini dibeberkan dalam siaran pers dari Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM menanggapi klaim ketua Komnas HAM RI Taufan Damanik telah bertemu dengan Panglima OPM di hutan Papua.

“Kami perlu sampaikan kepada publik secara nasional dan internasional bahwa klaim Ketua Komnas HAM RI Taufan Damanik dimana beliau mengatakan bahwa sudah ketemu Panglima OPM di hutan Papua itu tidak benar. Pernyataan Ketua Komnas HAM RI Taufan Damanik ini hanya sebatas mengangkat pencitraan Presiden Indonesia Joko Widodo,” kata Jubir Komnas TPNPB OPM Sebby Sambom.

Baca Juga:  Sebby Sambom: Serangan Aparat TNI-Polri Selama Tiga Hari di Nduga Membahayakan Nyawa Pilot Philips

TPNPB OPM dibawah pimpinan Jenderal Goliath Naaman Tabuni dan Mayor Jenderal Lekagak Telenggen, tulis Sebby, membantah klaim tersebut karena hingga kini Komnas HAM RI tidak pernah ketemu Panglima TPNPB OPM yang membawahi 34 Komando Daerah Pertahanan (Kodap) di seluruh Tanah Papua.

“Tidak pernah ada pertemuan dengan TPNPB OPM. Klaim dari ketua Komnas HAM RI ketemu Panglima itu adalah bukan Panglima TPNPB OPM. Mereka ini agen TNI dan Polri di Papua dengan bukti-bukti yang kuat. Oleh karena itu, kami TPNPB OPM di Komando Nasional tegas tolak hal itu,” tegasnya.

Pernyataan bantahan dan klarifikasi ini disampaikan ke publik setelah menyimak berita di media Indonesia yang mempublikasikan klaim tersebut.

“Salah satunya kami baca berita “Cerita Ketua Komnas HAM Temui Panglima OPM di Hutan Papua”, bisa lihat sumber di web https://news.detik.com/berita/d-6278876/cerita-ketua-komnas-ham-temui-panglima-opm-di-hutan-papua,” lanjut Sebby.

Baca Juga:  ULMWP: Aneksasi Papua Ke Dalam Indonesia Adalah Ilegal!

Menanggapi klaim Ketua Komnas HAM RI dan oknum Panglima itu, manajemen Komnas TPNPB OPM menyatakan tidak mengakuinya karena ada di luar struktur resmi.

“Rakyat Papua tidak akui kelompok agen binaan TNI Polri. Mereka bikin militer tandingan di kubu TPNPB OPM itu yang Komnas HAM ketemu. Panglima Tinggi TPNPB Goliath Tabuni dan Lekagak Telenggen dengan 34 Kodap seluruh Tanah Papua jelas strukturnya. Satu komando resmi dan sah,” ujar dia.

Ditegaskan lagi, upaya Komnas HAM RI seperti menjaring angin karena tidak tepat sasaran dan hanya mengatasnamakan pejuang kemerdekaan Papua.

“Komnas HAM menjaring angin karena TPNPB murni yang punya basis dan eksis perang belum mereka ketemu. Kami tolak pernyataan Komnas HAM itu, karena mereka tidak pernah ketemu TPNPB OPM di Komando Nasional dibawah pimpinan Goliath Tabuni dan Lekagak Telenggen,” urainya.

Baca Juga:  Situasi Paniai Sejak Jasad Danramil Agadide Ditemukan

Di bagian akhir siaran pers, Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM menyatakan bahwa Ketua Komnas HAM RI hanya mencari citra baik Presiden Jokowi dan negaranya di mata rakyat Indonesia dan dunia internasional, tetapi usaha sia-sia mereka tidak akan berhasil.

“Dari awal TPNPB OPM Komando Nasional tolak dialog damai yang diinisiasi oleh Komnas HAM RI. TPNPB OPM telah ajukan perundingan dibawah mediasi Badan Organisasi PBB karena masalah masalah Papua adalah masalah sengketa internasional, sehingga harus diselesaikan juga melalui mekanisme PBB,” pungkasnya.

 

REDAKSI

 

Terkini

Populer Minggu Ini:

Emanuel You Mantapkan Langkah Bertarung di Pilkada Paniai

0
“Saya sebagai warga negara yang juga dan generasi muda mempunyai kewajiban dan kerinduan dalam mengisi ruang demokrasi yang disediakan oleh negara, sehingga saat ini saya sudah berkomitmen untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon bupati Paniai,” kata mantan ketua Komisi A Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) kabupaten Paniai periode 2009-2014 dari Partai Barisan Nasional (Barnas) itu.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.