ArsipSocratez Yoman: Negara Harus Hargai Martabat Manusia Papua!

Socratez Yoman: Negara Harus Hargai Martabat Manusia Papua!

Selasa 2012-12-11 16:21:00

PAPUAN, Wamena — Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGBP), Pdt. Duma Socratez Sofyan Yoman meminta pemerintah Indonesia untuk menghargai harkat dan martabat manusia Papua yang selalu direndahkan melalui berbagai sistem dan kebijakan negara.

“Gereja keliru selama ini, sebab mereka ikut masuk dalam sistem negara yang selama ini menghancurkan martabat umat manusia Papua.

 

Atas nama keamanan negara, militer Indonesia selalu menangkap, membunuh, serta membantai umat Tuhan di tanah Papua seperti hewan peliharaan. Ini sangat keliru dan fatal.”

Pernyataan tersebut ditegaskan Yoman, saat memberikan sambutan dalam kongres ke-17 PGBP, Senin (10/12), di Gereja Baptis Sion, Wamena, Papua, yang rencananya akan berlangsung hingga tanggal 14 Desember mendatang.

Yoman mengatakan, selama ini pemerintah alpa dalam menjaga dan melindungi manusia Papua yang martabatnya direndakan oleh negara, karena itu dirinya sebagai pimpinan gereja harus bicara keras agar domba-dombanya tidak dibantai lagi.

Yoman juga menyinggung doa syafaat salah satu pendeta dalam kongres tersebut yang mendokan pemerintah dari tingkat pusat hingga kampung, namun sama sekali tidak berdoa untuk manusia-manusia Papua yang tersingkir karena sistem dan kebijakan negara yang menindas.

“Tadi dalam doa syafaat saya dengar pendoa mendoakan pemerintah dari pusat hingga ke sampai ke kampung, saya tunggu-tunggu apakah ada doa untuk TPN/OPM, ternyata tidak ada, maka saya mau katakan, gereja harus berdoa untuk TPN/OPM, sebab mereka juga adalah manusia yang martabatnya di rendahkan oleh negara,” tegas Yoman dengan nada keras yang disambut tepuk tangan peserta kongres.

Dikatakan juga, sebelum pemerintah Indonesia datang ke Papua dengan berbagai cara yang ilegal dan tidak benar, orang asli Papua sebagai pemilik negeri yang sah sudah ada lebih dulu .

“Ada yang bilang kalau pemerintah Indonesia menemukan orang Papua, kami tidak pernah ditemukan oleh siapapun, kami adalah pemilik negeri ini sejak awal, dan kami ahli waris yang sah,” tegas Yoman.

Yoman yang juda dikenal vocal dalam mengkritik pemerintah menyatakan, bahwa ada banyak orang yang keliru, terutama para peneliti, intelektual, dan penulis buku, sebab  orang Papua tidak pernah ditemukan, namun Indonesia yang masuk secara ilegal di tanah Papua.

“Kalau orang-orang yang kerja di pemerintahan, otaknya sudah dicuci dengan slogan NKRI harga mati, UUD 1945, Pancasilan, dan slogan-slogan lainnya sehingga membuat mereka diam, namun hati mereka tentu memberontak melihat ketidakadilan di tanah ini,” ujarnya.

Dalam sambutan tersebut, Yoman juga menegaskan bahwa dulu pemerintah Indonesia dapat mengatakan orang Papua bodoh, tidak mampu, tidak bersekolah, dan lain-lain, namun sekarang hal itu tak mempan sebab banyak orang Papua sudah sekolah dan berpendidikan tinggi.

Kemudian, sekitar pukul 15.00 waktu Papua, atas nama seluruh jemaat PGPB yang memiliki 280 jemaat serta 30 wilayah pekabaran injil, dan mewakili pengurus sinode, Yoman memukul tifa tanda dibukannya kegiatan kongres ke-17 yang akan berlangsung selama lima hari kedepan.

Pantaun suarapapua.com, usai ibadah dan acara pembukaan kongres, sekitar lima ribu warga hadir memadati halaman gedung gereja Baptis Sion untuk menyantap masakan babi barapen yang telah disediakan oleh panitia penyelenggara.

Ada dua tenda disediakan panitia, tenda pertama untuk penjabat pemerintah, termasuk Kepala Biro Spritual dan Mental Provinsi Papua, Drs. Ayub Kayame yang tudur hadir, dan sempat memberikan sambutan, dan tenda berikut untuk pengurus sinode Baptis, dan ribuan masyarakat duduk di halaman gereja.

Dandim 1702 Jayawijaya dan Kapolres Jayawijaya yang turut hadir dalam acara pembukaan kongres ke-17 Gereja Baptis juga meninggalkan tempat kegiatan setelah ibadah usai.

OKTOVIANUS POGAU 

Terkini

Populer Minggu Ini:

Ribuan Data Pencaker Diserahkan, Pemprov PBD Pastikan Kuota OAP 80 Persen

0
“Jadi tidak semua Gubernur bisa menjawab semua itu, karena punya otonomi masing-masing. Kabupaten/Kota punya otonomi begitu juga dengan provinsi juga punya otonomi. Saya hanya bertanggung jawab untuk formasi yang ada di provinsi. Maka ini yang harus dibicarakan supaya apa yang disampaikan ini bisa menjadi perhatian kita untuk kita tindaklanjuti. Dan pastinya dalam Rakor Forkopimda kemarin kita juga sudah bicarakan dan sepakat tentang isu penerimaan ASN ini,” ujarnya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.