ArsipFMJ-PTP Apresiasi Pemda Jayawijaya Sediakan Pasar Tradisional

FMJ-PTP Apresiasi Pemda Jayawijaya Sediakan Pasar Tradisional

Minggu 2015-02-08 23:08:00

WAMENA, SUARAPAPUA.com — Forum Masyarakat Jayawijaya Pegunungan Tengah Papua (FMJ-PTP) berikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Jayawijaya yang sudah bangun Pasar Potikelek bagi Mama-mama Papua untuk berjualan.

“Kami menilai pembangunan pasar tradisional ini bukti perhatian Pemda Jayawijaya sekaligus bentuk keberpihakan kepada masyarakat asli terutama mama-mama Papua yang akan mendapat tempat untuk mereka berjualan,” kata Soleman Itlay, koordinator FMJ-PTP, kepada wartawan di pasar Potikelek Wamena, Sabtu (7/2/2015) sore.

 

Menurut Itlay, selama ini pihaknya berharap supaya keberpihakan seperti ini yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya.

 

“Ya, itu mereka sudah laksanakan dan kami berharap agar dengan adanya pasar tradisional ini sayur-sayuran tidak dimonopoli oleh pedagang pendatang. Mama-mama Papua harus kelola dan jual sendiri,” tutur Itlay.

 

Senada dengan Itlay, anggota Forum FMJ-PTP, Laurens mengatakan, masyarakat Jayawijaya adalah masyarakatnya Bupati Jayawijaya, sehingga keberpihakan yang dilakuan ini sangat tepat agar mama-mama Papua mendapat tempat layak karena selama ini mereka berjualan di pinggiran jalan raya.

 

“Nah, bupati harus segera resmikan pasar tradisional ini supaya kami punya mama-mama yang biasa jualan di tepi jalan itu bisa datang ke pasar Potikelek,” kata Laurens.

 

Ia juga minta Pemda lebih proteksi supaya pedagang pendatang tidak lagi monopoli bahan-bahan jualan yang seharusnya bia dilakukan oleh orang Papua.

 

Sementara, Pater Theo Kossay juga menyampaikan apresiasi karena keberpihakan Pemda Jayawijaya dengan menyediakan pasar bagi mama-mama Papua merupakan suatu langkah maju.

 

Tetapi, Pater Kossay mengingatkan, selain bidang perekonomian, hal-hal urgen lain juga perlu diberi perhatian. Seperti bidang pendidikan, kesehatan dan infrastrukur yang muaranya demi kesehjateraan bagi masyarakat Papua.

 

Selain itu, ia minta jangan ada kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat asli Papua, seperti rencana menghadirkan Brimob dan militer di daerah ini.

 

“Mendatangkan Brimob dan menghadirkan militer berlebihan sebenarnya tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Keberpihakan yang betul-betul berpihak kepada masyarakat itu yang sangat penting,” ujar Pater Theo.

 

Tak lupa berterimakasih kepada Pemda yang telah menata kota dengan perbaiki jalan, lampu-lampu dan pelebaran bandar udara. “Hal-hal macam ini mesti terus dilakukan,” lanjutnya.

 

Untuk keberpihakan kepada masyarakat setempat, Muli Wetipo mengatakan, pemerintah perlu berpatokan pada amanat Undang-undang Otsus, terutama soal barang hasil bumi di Tanah Papua tidak boleh dikelola oleh orang non-Papua.

 

“Pemda juga harus tertibkan pedagang pendatang yang sudah jual hasil produksi, masih monopoli hasil bumi. Baik berdasarkan UU Otsus, pemerintah tegaskan supaya ada kebebasan bagi orang Papua untuk menjual hasil bumi,” tegas Wetipo.

 

Muli Wetipo menambahkan, pihaknya telah sosialisasikan kepada mama-mama Papua untuk siap berjualan di pasar yang disediakan pemerintah daerah.

 

“Tetapi lebih baik pemerintah buka ruang, supaya kami dari forum buat sosialisasi kepada mama-mama Papua untuk berjualan di pasar tradisional ini,” pintanya.

 

Editor: Mary

 

ELISA SEKENYAP

Terkini

Populer Minggu Ini:

Kadis PUPR Sorsel Diduga Terlibat Politik Praktis, Obaja: Harus Dinonaktifkan

0
Kadis PUPR Sorsel Diduga Terlibat Politik Praktis, Obaja: Harus Dinonaktifkan SORONG, SUARAPAPUA.com --- Bupati Sorong Selatan, Papua Barat Daya, didesak untuk segera mencopot jabatan kepala dinas PUPR karena diduga telah melanggar kode etik ASN. Dengan menggunakan kemeja lengan pendek warna kuning dan tersemat lambang partai Golkar, Kadis PUPR Sorong Selatan (Sorsel) menghadiri acara silaturahmi Bacakada dan Bacawakada, mendengarkan arahan ketua umum Airlangga Hartarto dirangkaikan dengan buka puasa di kantor DPP Golkar. Obaja Saflesa, salah satu intelektual muda Sorong Selatan, mengatakan, kehadiran ASN aktif dalam acara silatuhrami itu dapat diduga terlibat politik praktis karena suasana politik menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilaksanakan secara serentak tanggal 27 November 2024 mulai memanas. “ASN harus netral. Kalau mau bertarung dalam Pilkada serentak tahun 2024 di kabupaten Sorong Selatan, sebaiknya segera mengajukan permohonan pengunduran diri supaya bupati menunjuk pelaksana tugas agar program di OPD tersebut berjalan baik,” ujar Obaja Saflesa kepada suarapapua.com di Sorong, Sabtu (20/4/2024).

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.